Terbongkar Lewat Kejanggalan Dokumen Pernikahan yang Dilaporkan KUA
laporanaktual – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo bertindak tegas dengan menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia bernama Mohamad Zukri (56). Pria tersebut terbukti melanggar aturan hukum karena tinggal melebihi batas waktu izin (overstay) selama kurang lebih delapan tahun di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penangkapan ini menjadi bukti nyata komitmen penegak hukum dalam menjaga kedaulatan negara dari pelanggaran administrasi dan ketertiban keimigrasian.
Kasus ini bermula dari upaya tersangka yang hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan asal Pacitan. Namun, rencana tersebut berhasil digagalkan oleh ketelitian petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Donorojo. Pihak KUA menemukan sejumlah indikasi pemalsuan pada dokumen administrasi yang diajukan oleh Zukri. Ia melampirkan surat izin menikah di luar wilayah Malaysia yang diklaim sebagai terbitan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Selain itu, tersangka memalsukan status perkawinannya dengan mengaku sebagai duda. Padahal, investigasi lanjutan membuktikan bahwa ia masih memiliki istri sah yang berdomisili di Salatiga, Jawa Tengah.
Baca Juga : “Komisi XIII DPR Usul Pidana Kerja Sosial di Nusakambangan“
Berdasarkan penelusuran data perlintasan, Zukri terakhir kali menjejakkan kaki di Indonesia pada 11 Agustus 2018 melalui penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat itu, ia masuk menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang hanya berlaku hingga 9 September 2018. Setelah masa berlaku visanya habis, Zukri dengan sengaja mengabaikan kewajiban untuk memperpanjang izin tinggal maupun memperbarui dokumen perjalanan yang sah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, Anggoro Widy Utomo, menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan buah dari sinergi yang baik antarinstansi. “Awalnya dari laporan KUA Pacitan pada 9 Januari, kemudian kami lakukan penelusuran hingga ditemukan pelanggaran izin tinggal,” ungkap Anggoro. Berbekal bukti-bukti yang kuat, Penyidik Imigrasi Ponorogo secara resmi menetapkan Mohamad Zukri sebagai tersangka pada tanggal 13 Februari 2026.
Atas serangkaian pelanggaran berat tersebut, tersangka dijerat menggunakan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Regulasi ini mengancam setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dengan hukuman pidana penjara maksimal lima tahun serta denda paling banyak Rp500 juta.
Dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia, fasilitas Bebas Visa Kunjungan sering kali menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menetap secara ilegal. Kasus Zukri ini menyoroti betapa krusialnya peran pengawasan dari tingkat akar rumput. Kolaborasi antara pihak Imigrasi dan KUA dalam mendeteksi kejahatan ini patut menjadi best practice (praktik terbaik) bagi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di berbagai daerah, terutama untuk mencegah kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan pemalsuan identitas dan eksploitasi hukum perkawinan.
Saat ini, proses hukum terhadap Mohamad Zukri telah memasuki tahap penyelesaian administrasi peradilan. Pihak Imigrasi Ponorogo telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Pacitan guna menjalani proses persidangan lebih lanjut. Peristiwa ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi WNA lainnya agar mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia, sekaligus memotivasi aparatur pemerintah daerah untuk terus bersikap proaktif dalam mengawasi keberadaan orang asing di wilayahnya masing-masing.
Baca Juga : “Prabowo Ungkap Alasan RI Optimis Hadapi Krisis Global“











