Dubes Uni Eropa pastikan negara Eropa sepakat kecam AS tentang status Yerusalem

Posted on

dubes-uni-eropa-pastikan-negara-eropa-satu-suara-kecam-as-soal-status-yerusalem.jpg
Palestina makin mencekam usai pengakuan trump. ©2017 REUTERS/Mohamad Torokman

LAPORANAKTUAL.com – Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend membantah pernyataan beberapa media asing yang mengatakan ada beberapa negara anggota UE yang diam-diam mendukung pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai status kota Yerusalem.

Dia menegaskan UE berada di posisi yang sama dengan Indonesia terkait masalah Yerusalem.

“Seluruh negara Uni Eropa sepakat mengambil satu suara yang sama, yakni mengecam pengakuan AS perihal status Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam hal ini, kami berada di pihak yang sama dengan Indonesia,” kata Guerend saat menggelar jumpa pers di kediamannya, di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (14/12).

Sama dengan Indonesia, Guerend pun menyatakan bahwa UE mendukung Solusi Dua Negara diterapkan oleh Palestina dan Israel untuk menyelesaikan krisis Yerusalem ini.

“Kami menilai bahwa Palestina berhak untuk menjadi negara merdeka, berdaulat, dan memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib dan kesejahteraan mereka,” katanya. (LA/int/merdeka/AK)

Presiden Jokowi mendesak anggota OKI agar bulat mendukung Palestina

Posted on

Presiden Jokowi desak anggota OKI agar bulat mendukung Palestina 1.jpg
Keputusan Trump menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memicu unjuk rasa di kawasan Palestina.

LAPORANAKTUAL.com, Presiden Joko Widodo di Istanbul, Turki, akan berupaya membulatkan suara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait pembelaan terhadap Palestina.

Presiden Jokowi kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, sebelum berangkat ke Istanbul, mengatakan “Ini adalah kesempatan pertama bagi negara-negara OKI untuk secara bersama dan tegas menolak keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.”

Dipimpin oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, KTT Luar Biasa OKI akan dimulai di Istanbul, Rabu (23/12), untuk khusus membahas keputusan sepihak Presiden Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Langkah Trump mengundang kecaman internasional karena status Yerusalem -berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1993- ditunda hingga berlangsungnya perundingan status permanen di kemudian hari.

Bagaimanapun tampaknya tak semua negara, termasuk beberapa negara Timur Tengah, yang mengungkapkan kecaman keras atas keputusan Trump tersebut, yang memicu unjuk rasa jalanan di berbagai tempat dunia.

Bahkan di dalam OKI sendiri para pengamat mengatakan bisa terlihat bahwa Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab sebenarnya berlaku lunak terhadap Amerika Serikat.

“Karena mereka melihat masalah Palestina telah menjadi beban. Di satu pihak mereka ingin berhubungan dengan Israel untuk menghadapi Iran di Timur Tengah. Tapi di pihak lain, ada ganjalan isu Palestina karena tidak memungkinkan bagi mereka menjalin hubungan resmi dengan Israel selama masalah Palestina belum terselesaikan,” jelas Smith Al Hadar dari ISMES atau Indonesian Society for Middle East Studies .

Bagaimanapun Al Hadar menegaskan bahwa bukan berarti bahwa pesan Indonesia tidak akan bergema sama sekali di OKI, sebuah organisasi yang beranggotakan 57 negara Islam namun didominasi oleh negara-negara Arab. “Kita tidak bisa lupa ada Iran dan Turki yang sepandangan dengan Indonesa, sehingga posisi Indonesia nanti cukup kuat, sebagai negara (berpenduduk) Islam terbesar di dunia, bersama Iran dan Turki, yang juga merupakan kekuatan di Timur Tengah.”

Presiden Jokowi desak anggota OKI agar bulat mendukung Palestina 2.jpg
Kesepakatan Oslo menunda keputusan tentang status Yerusalem hingga tahap perundingan permanen kelak.

Upaya Indonesia di KTT OKI Istanbul ini juga diakui tidak mudah oleh Hamdan Basyar, pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI.

“OKI terdiri dari bermacam-macam negara yang kebanyakan di Timur Tengah dan di Timur Tengah sendiri memang ada kecaman namun ‘ adem ayem ‘, terutama Arab Saudi. Dan Jokowi, atau Indonesia yang punya komitmen panjang terhadap Palestina, berupaya di pertemuan OKI ini. Supaya ada solusi yang cukup menyeluruh tentang Yerusalem ini.”

Apalagi sejauh ini sudah ada yang disebut sebagai Komite Yerusalem atau Komite Al Quds, yang keberadaan dan perannya bisa didorong kembali oleh Indonesia di Istanbul.

“Betul memang negara-negara di Timur Tengah dan Teluk ada permasalahan sendiri, tapi kalau dilihat di OKI bisa ditarik ke sana (Komite Al Quds). Memang tidak mudah tapi Indonesia sepertinya mengambil langkah mau memimpin.”

Di sisi lain, OKI sendiri masih belum mempunyai posisi yang cukup kuat untuk menekan pemerintah Amerika Serikat, yang sejauh ini memilih untuk memperkuat posisi Israel dalam konflik dengan Palestina.

Menurut Al Hadar, OKI pada satu sisi mungkin memerlukan kerja sama dengan negara-negara besar dunia lain, bukan saja agar tekanannya lebih bermakna bagi pemerintahan Presiden Trump, juga untuk mencegah mereka kelak mengikuti langkah Trump.

“Negara-negara penting dunia seperti Inggris dan Prancis yang merupakan Dewan Keamanan PBB masih belum mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bukan tidak mungkin ke depan mereka juga mengakui Yerusalem dan dengan demikan peluang Palestina untuk mendapat Yerusalem Timur sebagai ibu kota akan hilang.”

“Kalau cuma berdasarkan suara OKI saja, saya rasa tidak akan cukup berpengaruh…,” tegas Al Hadar.

Hingga Selasa (12/12) atau sehari menjelang KTT Luar Biasa OKI, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan masih belum jelas apakah Arab Saudi akan datang ke Istanbul atau tidak sementara Uni Emirat Arab dan Mesir hanya akan mengirim menteri luar negeri.

Selain Presiden Joko Widodo, beberapa pemimpin negara OKI yang sudah memastikan hadir, antara lain adalah PM Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi, juga Emir Kuwait, Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, dan Emir Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar, serta Raja Yordania, Abdullah II.

Yang juga akan hadir adalah Presiden Iran, Hassan Rouhani. Iran dan Arab Saudi belakangan ini terlibat dalam ‘persaingan’ untuk merebut pengaruh di kawasan Timur Tengah.

Dan perpecahan di negara-negara Arab itulah yang agaknya membuat Presiden Donald Trump lebih yakin untuk menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Donald Trump sadar betul dunia Arab itu lebih terpecah belah, disebabkan oleh Arabspring , perang melawan ISIS, kemudian perang saudara di Suriah, Irak, Libia, dan Yaman. Lalu ada persepsi atas ancaman Iran, sehigga posisi vulnerable (mudah diserang) di negara-negara Arab membuat mereka tidak bisa melepaskan diri dari Amerika Serikat,” jelas Smith Al Hadar.

Dalam konteks tersebutlah, tambah Al Hadar, Presiden Trump berani mengambil langkah yang kontroversial terkait Yerusalem.

“Karena dia tahu posisi Arab khususnya di Timur Tengah itu terlalu lemah untuk mengadapi Amerika Serikat,” katanya. (LA/int/tribun/AK)

 

Saatnya Berpaling dan Tinggalkan AS

Posted on

Saatnya Berpaling dan Tinggalkan AS.jpg

LAPORANAKTUAL.com – Demikian memuakkannya langkah Israel dan Amerika Serikat atas status Jerusalem, perlawanan yang konsisten menjadi keharusan. Selama penindasan dipertontonkan, selama itu pula kita sebagai bangsa yang merdeka harus berani bersikap.

Ketika penindasan itu kian jumawa, kian keras pula kita harus bersuara. Kejumawaan tidak beradab pula yang kini semakin ditunjukkan Israel dan AS. Alih-alih mendengarkan protes dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan yakin bahwa negara-negara lain akan mengikuti langkah sekutu dekatnya untuk memindahkan kedutaan besar mereka ke Jerusalem.

Tidak hanya itu, militer Israel pun mengumumkan pengerahan kekuatan tambahan ke wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai bagian dari persiapan untuk pengembangan lanjutan. Bualan ataupun sungguhan, Israel telah menggenapkan sikap pelecehannya terhadap upaya perdamaian. AS ibarat ikut menari mengiringinya.

Dengan perkembangan itu, tidak sepantasnya pemerintah berdiam diri atau bertahan dengan kecaman-kecaman yang sudah dilontarkan. Seperti juga melawan api yang kian besar, air harus lebih banyak digelontorkan. Respons atas langkah jumawa baru Israel dan AS sesungguhnya dapat berkaca pada seruan Presiden Arab Inter-Parliamentary Union (AIPU), Nahib Berri, pada Maret lalu.

Berri yang juga juru bicara Parlemen Libanon mengajak negara-negara muslim bersatu dengan menutup kedutaan besar mereka di AS. Saat itu, rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan ke Jerusalem memang telah terdengar. Berri menekankan bahwa sesungguhnya penutupan kedutaan negara-negara muslim di AS itu pun hanya merupakan langkah minimal karena nyata-nyata AS dan Israel tidak menggubris kecaman-kecaman yang berulang kali disampaikan.

Langkah tegas diplomatik lewat penutupan kedutaan besar itu semestinya pantas menjadi salah satu pilihan yang akan dibahas dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Rabu (13/12) di Istanbul, Turki. Indonesia harus berada di barisan paling depan dalam meninjau ulang hubungan diplomatik dengan AS.

Meski efektivitas penutupan kedutaan masih bisa dipertentangkan, persatuan negara-negara muslim memang mutlak diperlukan. Bahkan sesungguhnya sikap ini merupakan sikap pantas dari negara-negara lainnya tanpa mengacu pada dasar agama. Itu karena perjuangan yang dilakukan sesungguhnya bukan pula dari segi agama semata, melainkan perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia.

Sikap bersama itu akan menjadi pesan kuat kepada AS dan Israel atas kekuatan persatuan dunia. Terlebih ancaman dari langkah Israel dan AS saat ini bukan tidak mungkin kian menjadi-jadi di masa mendatang. Ketika wilayah suci tiga agama monoteistik saja bisa mereka monopoli, hal-hal hakiki lainnya pun mudah mereka langkahi. (LA/int/mediaindonesia/AK)

Kim Jong-un: Tidak Ada Negara Israel, Apalagi ‘Yerusalem’ Sebagai Ibukotanya

Posted on

Tidak Ada Negara Israel, Apalagi ‘Yerusalem_ Sebagai Ibukotanya

LAPORANAKTUAL.com, Pyongyang – Juru bicara Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengumumkan pada hari Kamis bahwa keputusan Presiden AS Donald Trump menghina entitas Zionis, karena tidak ada negara yang bernama “Israel” sehingga ia memiliki ibukota yang bernama Yerusalem.

Lebih lanjut, Juru bicara itu mengatakan bahwa hubungan Korut dengan Israel sangat bermusuhan, Korea Utara tidak mengakui negara Israel dan menyebutnya sebagai imperialis.

“Sejak tahun 1988, ia mengakui kedaulatan negara Palestina atas seluruh Israel, kecuali Dataran Tinggi Golan, yang dikenalnya sebagai bagian dari Suriah,” ujarnya.

Trump sebelumnya mengumumkan dalam sebuah pidato di Gedung Putih, pada hari Rabu (6/12/2017), bahwa Yerusalem adalah ibu kota “Israel” dan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk mempersiapkan pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan dimulainya kontrak dengan para arsitek. (LA/int/ar/AK)

 

Sikap Donald Trump soal Yerusalem Karena Miliarder Israel?

Posted on

Sikap Donald Trump soal Yerusalem Karena Miliarder Israel
Presiden AS, Donald Trump mengunjungi Tembok Ratapan, tempat suci milik kaum Yahudi, di Yerusalem, Senin (22/5). Trump menatap sesaat tembok itu sebelum akhirnya memasukkan sebuah catatan di antara batu-batu monumental tersebut. (AP Photo/Evan Vucci)

LAPORANAKTUAL.com, Washington DC – Pertengahan pekan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia juga berencana akan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al Quds Al Sharif (bahasa Arab untuk Yerusalem).

Sangat kontroversial memang sikap yang diambil olehnya. Mengingat, belum pernah ada orang nomor satu Negeri Paman Sam yang pernah melakukan pengakuan semacam itu, terutama sejak 1995 ketika AS menetapkan kebijakan tersebut. Namun, Trump memiliki argumentasi tersendiri, bahwa pengakuan itu, tak lain dan tak bukan adalah sebuah “kenyataan diplomatik” atas status pemerintahan Israel.

“Pengakuan ini, tak lain dan tak bukan didasari sebuah kenyataan dan sebuah langkah yang benar untuk dilakukan,” kata Trump pada Rabu lalu.

Melengkapi penjelasan tersebut, Duta Besar AS untuk RI, Joseph Donovan pun berkomentar. “Presiden (Trump) merasa, adalah fakta bahwa banyak lembaga pemerintahan besar Israel berlokasi di Yerusalem,” paparnya usai bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi Rabu kemarin.

Akan tetapi, menurut sejumlah laporan, langkah yang diambil Trump sebenarnya tidak didasari oleh alasan diplomatik.

Keputusan itu berlandaskan pada motif ideologi dan ekonomi. Demikian seperti dikutip News.com.au, Jumat (8/12/2017).

Media ternama asal Amerika Serikat, Time mengungkap, 10 hari sebelum Donald Trump disumpah sebagai presiden, ia dikabarkan sempat bertemu Sheldon Adelson — orang tajir kelas kakap, pemilik bisnis kasino sekaligus penyokong dana utama untuk Partai Republik dan kelompok pro Israel.

Time melanjutkan, usai Trump bertemu dengan Adelson, bos kasino itu kemudian menelepon temannya Morton A Klein. Ia mengatakan bahwa sang Presiden Terpilih menjadikan pemindahan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai sebuah prioritas.

Klein, simpatisan Israel dan Presiden Zionist Organization of America itu, dilaporkan sangat gembira mendengar kabar tersebut.

Dari laporan tersebut, kini muncul dugaan bahwa sikap yang diambil Presiden Trump terkait Yerusalem pada pekan ini, tak lepas dari pengaruh Adelson dan Klein.

Namun, mengapa kedua orang itu diduga memiliki pengaruh terhadap langkah Trump?

Donor Utama Raksasa

Sheldon Adelson, orang tajir kelas kakap. Ia merupakan penyumbang dana utama bagi Partai Republik — yang menyokong Presiden Donald Trump — dan kelompok pro Israel.

Ia juga dilaporkan sebagai salah satu pendonor dana kampanye Donald Trump kala mengikuti Pilpres AS 2016 lalu.

Jaringan politik Adelson dikabarkan juga cukup signifikan. Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Wakil Presiden AS Mike Pence — yang diketahui sebagai pendukung pro Israel — dilaporkan menjadi sejumlah figur pejabat yang masuk dalam jaringan politik Adelson.

Pengaruh politik semacam itulah yang membuat Adelson mampu memengaruhi Trump untuk memprioritaskan agenda seputar Israel, salah satunya pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Negeri Bintang David itu.

Trump, saat masih berstatus sebagai Capres AS dan sebelum mulai menjalin hubungan ekstensif dengan Adelson, mengisyaratkan sikap yang netral dan terlalu memperhatinkan isu Israel.

Ketika ditanya apakah Yerusalem secara utuh merupakan ibu kota Israel, Trump menjawab, “Saya harus bertemu dulu dengan Bibi (Benjamin Netanyahu) terlebih dahulu.”

Namun, ketika persaingan Pilpres AS 2016 semakin ketat dan hubungan dengan Adelson semakin dekat, Trump mulai garang mendukung agenda kelompok pro Israel.

Adelson, selama kurun waktu tersebut, dikabarkan intens menjalin sambungan telepon dengan Trump. Dalam sambungan itu, sang bos kasino intens mendorong isu pro Israel kepada sang capres AS.  (LA/int/liputan6/AK)

 

Selidiki Kematian Bahrun Naim, Polri Koordinasi dengan Interpol

Posted on Updated on

Selidiki Kematian Bahrun Naim, Polri Koordinasi dengan Interpol

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta –  Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul menuturkan, dalam memastikan kabar kematian tokoh ISIS, Bahrun Naim, Polri berkoordinasi dengan banyak pihak. Di antaranya, Polri berkoordinasi dengan The International Criminal Police Organization (Interpol) dan Kepolisian Suriah.

Martinus mengatakan, Mengingat, Indonesia juga memiliki hubungan diplomatik dengan Suriah, Polri mencari informasi melalui interpol melalui atase kepolisian yang ada di Turki dan Suriah.

Untuk mendalami informasi tersebut, Polri masih melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Jenderal perlindungan warga negara Indonesia.

“Dalam hal ini akan dilakukan sebuah kerjasama untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat dalam hal-hal yang biasa dilakukan oleh negara-negara yang terkait dengan kegiatan di Suriah,” kata Martinus di Markas Besar Polri, Senin (4/11).

Sebelumnya, berita tewasnya Bahrun Naim tersebar melalui tangkapan layar (screenshot) sebuah grup percakapan aplikasi Telegram yang tersebar di media sosial. Informasi tersebut pun masih didalami oleh Polri.

“Ini termasuk sebuah pendalaman kita terhadap media sosial yang siapa yang mengawali penyebaran informasi ini, sehingga kita bisa ketahui dari sumbernya apa,” kata Martinus.

Selama ini Bahrun Naim sering dikaitkan dengan kelompok jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah.

Dirinya juga disinyalir merupakan orang yang menggugah video kelompok jaringan MIT melalui akun Facebook bernama Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo.

Sepak terjang Bahrun Naim tereendus sejak 2010. Pada saat itu, tanggal 9 November 2010, Ia ditangkap oleh Densus 88 setelah kedapatan menyimpan 533 butir peluru laras panjang kaliber 7.62 mm, dan 31 butir peluru kaliber 9 mm.

Atas perbuatannya tersebut, Bahrun Naim diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.

Bahrun Naim juga disebut sebagai dalang aksi teror bom Thamrin, Jakarta Pusat, pada Januari 2016. Bahrun yang kerap disebut sebagai pimpinan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ini merekrut sejumlah teroris dari Indonesia.

Bahrun juga kerap mengajarkan cara membuat bom melalui grup-grup Telegram internal teroris. Selain itu, Naim sering dikaitkan dengan kelompok jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso. (LA/bamed/AK)

 

The Washington Post: Popularitas Hizbullah Melejit Dibawah Banyaknya Tekanan

Posted on

Popularitas Hizbullah Melejit Dibawah Banyaknya Tekanan.jpg

LAPORANAKTUAL.com, Beirut – Bahkan ketika negara-negara Arab meningkatkan tekanan pada Hizbullah, gerakan perlawanan Lebanon itu justru memperkuat statusnya sebagai kekuatan regional, memproyeksikan kekuatan militer di luar perbatasan Lebanon dan mengatasi krisis politik di dalam negeri. The Washington Post dalam artikelnya pada Minggu (26/11) menyatakan hal ini.

Dalam artikel berjudul “Hezbollah, on the rise in Lebanon, fends off Saudi Arabia” itu disebutkan bahwa meningkatnya pamor Hizbullah terjadi setelah serangkaian konflik di kawasan mulai dari Suriah hingga Yaman. Arab Saudi yang menganggap Hizbullah sebagai proxy paling ampuh Iran, dalam beberapa pekan terakhir telah mempelopori upaya untuk mengisolasi gerakan tersebut.

Namun posisi dominan Hizbullah justru melejit di bulan ini dalam kisah Saga Perdana Menteri Libanon yang penuh kejutan, Saad Hariri.

Menurut tulisan tersebut, Arab Saudi memaksa pengunduran diri Hariri untuk menghancurkan pemerintahan koalisi Libanon, termasuk para menteri Hizbullah. Arab Saudi berharap langkah tersebut akan melemahkan Iran dengan membuka jalan untuk tindakan yang lebih agresif terhadap gerakan Hizbullah.

Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, hal ini justru menggerakkan Rakyat Libanon untuk mendukung perdana menterinya dan menempatkan Hizbullah sebagai kekuatan yang menstabilkan. Pada hari Rabu, Hariri mengumumkan bahwa dia menunda pengunduran dirinya setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Lebanon Michel Aoun.

Kini Hizbullah berpotensi mendapat keuntungan dari kekacauan yang ditimbulkan Saudi, dengan menggunakan kehebatan politik dan militernya dan jaringan sosial yang luas di Lebanon untuk memperkuat dirinya lebih jauh. Dari kubu pertahanannya di Libanon selatan, di mana mereka memerangi pasukan Israel hingga ke medan perang Suriah, Hizbullah kini semakin kuat, dan hanya sedikit yang bisa menantangnya.

“Saudi berharap pengunduran diri Hariri akan menciptakan sebuah kejutan semacam sengatan listrik,. . . bahwa kabinet akan segera dibubarkan, dan Hizbullah beserta sekutu-sekutunya harus turun dari kementerian dan posisi penting lainnya, “kata Raphaël Lefèvre, seorang ilmuwan di Carnegie Middle East Center. “Tentu saja, ini tidak pernah terjadi,” menambahkan pengaruh Hizbullah di jantung lembaga keamanan Lebanon saat ini lebih besar dari sebelumnya.

Sebagai sebuah negara dengan hanya 6 juta penduduk, Lebanon diperintah melalui kesepakatan pembagian kekuasaan di antara kelompok agama utama negara yaitu Kristen, serta Muslim Sunni dan Syiah. Perdana menteri adalah Sunni, Pembicara parlemen seorang Syiah dan presiden yang seorang Kristen. Hizbullah memegang 10 kursi di parlemen dan dua posisi kabinet.

Dalam hal ini, kemampuan kekuatan Hizbullah dinilai bisa mengalahkan Angkatan Bersenjata Negara. Layanan sosialnya, mulai dari sekolah hingga badan amal dan bantuan teknis untuk para petani, telah menumbuhkan kesetiaan yang kuat baik dikalangan orang syiah Lebanon maupun komunitas-komunitas lainnya.

Pertempuran di Suriah melambungkan kelompok ini ke posisinya sebagai organisasi transnasional dengan kemampuan yang menandingi tentara negara-negara di kawasan. Hizbullah telah kehilangan ribuan pejuang di Suriah, tapi juga telah merekrut banyak anggota baru. . . dan telah mendapatkan keterampilan baru yang mengubahnya dari kelompok paramiliter yang mampu melakukan operasi gerilya menjadi tentara yang sebenarnya,” kata Lefèvre.

Hizbullah mengokohkan posisinya sebagai pelindung rakyat Lebanon setelah berhasil menghancurkan kekuatan ISIS dan Al-Qaeda dari perbatasan Lebanon, di Arsal dan Qalamoun.

“Hizbullah memainkan peran ini, karena kapan pun pemerintah Lebanon tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melindungi rakyat, seseorang harus membela mereka,” kata Mohammed Obeid, seorang analis politik yang dekat dengan Hizbullah.

Sementara itu, bahkan beberapa orang Lebanon yang mengatakan bahwa mereka tidak berafiliasi dengan Hizbullah masih mendukung kelompok tersebut.

“Ada orang-orang yang bersama dengan Hizbullah untuk alasan ideologi dan ada orang-orang yang bersama Hizbullah karena mereka melindungi kita,” kata Bilal Ballout, agen pengumpulan kredit dari Lebanon selatan. “Pasukan Lebanon memberi sebanyak yang mereka bisa. Tapi Hizbullah punya pasukan.”

“Bila Anda mendapatkan kekuatan rakyat, Anda mendapatkan kekuatan politik,” katanya. “Dan Hizbullah menjadi lebih baik dan lebih kuat setiap hari.” (LA/int/AK)