Desakan Pemerintah Atas Maraknya Teror Terhadap Suara Kritis Publik
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut serangkaian aksi teror yang menimpa sejumlah aktivis dan pemengaruh (influencer). Seruan ini muncul setelah para korban mengalami teror usai menyuarakan kritik terhadap penanganan banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera pada akhir November 2025.
Pigai menyampaikan pernyataan tersebut secara resmi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Jumat. Menurutnya, polisi harus menelusuri motif dan aktor intelektual di balik kejadian ini secara tuntas.
“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” tegasnya.
Baca Juga : “Polisi Selidiki Kelalaian Kerja dalam Longsor Jatinangor“
Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga Tanpa Menyudutkan Secara Sepihak
Menteri HAM memberikan apresiasi kepada warga negara, termasuk para influencer, yang memanfaatkan hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat dan kritik secara terbuka. Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam era surplus demokrasi, di mana setiap warga bebas mengungkapkan pikiran dan perasaannya tanpa hambatan sistematis.
Namun, Pigai mengingatkan bahwa dalam praktik kebebasan tersebut, harus tetap dijaga etika dan kehati-hatian. Ia menyoroti kecenderungan kritik yang melampaui batas hingga menyerang kehormatan pribadi atau lembaga negara, yang dapat memicu perpecahan atau bahkan menciptakan narasi menyesatkan.
“Tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut. Namun, penting untuk memastikan bahwa kritik tidak bergeser menjadi serangan pribadi,” ujarnya.
Potensi Manipulasi Opini oleh Pihak yang Bermain sebagai Korban
Dalam pernyataannya, Pigai juga menyoroti potensi adanya pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasi untuk kepentingan pribadi. Ia menyebutkan kemungkinan penggunaan strategi “playing victim” demi meningkatkan popularitas atau pengaruh di media sosial.
Narasi semacam ini, lanjutnya, bisa disalahgunakan untuk menarik simpati publik dan secara tidak langsung memojokkan pihak lain—termasuk pemerintah—tanpa dasar hukum yang jelas.
“Saya tidak menutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan berpura-pura menjadi korban demi menaikkan jumlah pengikut di media sosial,” jelasnya.
Kritik Tak Harus Langsung Menyalahkan Pemerintah atas Bencana
Pigai juga mengimbau para influencer agar lebih objektif dan tidak buru-buru menyimpulkan keterlibatan pemerintah dalam setiap insiden. Menurutnya, penanganan bencana di Sumatera saat ini tengah berlangsung secara serius dan terstruktur.
Presiden Republik Indonesia disebut telah berkali-kali mengunjungi daerah terdampak, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, guna memastikan proses tanggap darurat dan pembangunan pasca-bencana berjalan optimal.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Pigai.
Teror Digital hingga Serangan Fisik, Siapa Saja yang Jadi Korban?
Beberapa pemengaruh diketahui mengalami bentuk teror yang berbeda. DJ Donny alias Ramon Dony Adam melaporkan adanya pengiriman bangkai ayam ke kediamannya, serta serangan molotov yang tertangkap CCTV pada dini hari tanggal 31 Desember 2025.
Selain Donny, Sherly Annavita mengalami insiden mobilnya dicoret-coret oleh orang tak dikenal, sementara Chiki Fawzi mendapat teror berupa ancaman melalui kanal digital.
Lembaga lingkungan hidup Greenpeace Indonesia juga mengonfirmasi bahwa salah satu aktivisnya, Iqbal Damanik, mengalami bentuk teror serupa. Sebuah bangkai ayam ditemukan di rumahnya, disertai catatan bernada ancaman bertuliskan: “Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu. Mulutmu harimaumu.”
Seruan untuk Menjaga Rasionalitas dan Mencegah Pola Pikir Sesat
Pigai mengajak masyarakat, khususnya warganet, untuk tidak mudah terpengaruh oleh pola komunikasi yang mengandung sesat pikir. Ia menyinggung beberapa bentuk kesesatan logika yang kerap muncul di media sosial seperti ad hominem (serangan pribadi), generalisasi berlebihan, dan pengaburan hubungan sebab-akibat.
Kritik harus tetap dalam koridor yang logis dan berdasarkan fakta. Penggiringan opini yang tidak sehat justru merusak ekosistem demokrasi yang selama ini dijaga.
“Kita perlu rasional dalam menilai informasi. Jangan sampai opini disusun dari logika yang menyesatkan,” imbaunya.
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Bukti Negara Terlibat dalam Teror
Natalius Pigai menegaskan bahwa tidak ada bukti sahih yang mengaitkan pemerintah atau institusi negara dengan serangkaian aksi teror terhadap para pemengaruh. Ia mengecam upaya framing yang menyudutkan negara secara sepihak dan tidak berdasar.
Menurutnya, jika memang ada aksi teror, maka hal itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan asumsi publik. Pemerintah, katanya, justru berkomitmen untuk menghormati kebebasan sipil dan hak konstitusional masyarakat.
“Jika memang terdapat teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah,” ujar Pigai.
Tanggung Jawab Bersama: Wujudkan Ruang Demokrasi yang Sehat
Menteri HAM kembali mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik di ruang publik. Penggunaan media sosial sebagai alat kontrol sosial harus disertai dengan kesadaran akan dampaknya terhadap kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pemerintah, kata Pigai, membuka ruang seluas-luasnya bagi suara kritis, namun suara tersebut harus berdiri di atas fakta, tidak termotivasi oleh kepentingan personal, dan tidak menjatuhkan kehormatan orang lain.
“Kritik itu sehat dan dibutuhkan. Tapi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak dimanipulasi demi popularitas,” pungkasnya.
Penutup: Menanti Langkah Tegas Kepolisian
Dengan seruan terbuka dari Menteri HAM, perhatian kini tertuju pada aparat kepolisian untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam menangani kasus ini. Publik berharap investigasi bisa membongkar dalang di balik aksi-aksi teror tersebut, agar kepercayaan terhadap ruang demokrasi tetap terjaga.
Di sisi lain, para pemengaruh dan masyarakat umum diharapkan bisa terus memainkan peran kritisnya secara sehat dan konstruktif, serta menjauhi penyebaran narasi yang bisa memicu ketegangan atau disinformasi di tengah masyarakat.
Baca Juga : “Menteri HAM Natalius Pigai Desak Polisi Usut Tuntas Teror terhadap Influencer“
