KPK Sita Dokumen Usai Geledah Tiga Lokasi di Lampung Tengah

Penggeledahan Dilakukan Terkait Kasus Suap Proyek Pemerintah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen penting dari penggeledahan yang dilakukan secara maraton di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Aksi ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa yang menyeret nama mantan Bupati Lampung Tengah berinisial AW.

Penggeledahan dilaksanakan pada 16 Desember 2025 di Kantor Bupati Lampung Tengah, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah, serta rumah dinas Bupati Lampung Tengah. Dalam proses tersebut, tim penyidik menemukan berbagai dokumen yang diduga terkait praktik gratifikasi dan penerimaan fee proyek.

Dokumen Disita untuk Perkuat Bukti Dugaan Suap

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa seluruh dokumen yang berhasil diamankan akan dianalisis secara mendalam guna memperkuat alat bukti dalam perkara yang tengah berjalan. “Dari penggeledahan yang dilakukan secara maraton di tiga titik tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam (16/12/2025).

Penyitaan ini diharapkan dapat mendalami aliran dana haram yang diduga berkaitan dengan permintaan komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen atas proyek-proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dugaan tersebut menguatkan adanya praktik korupsi yang telah berlangsung sistematis dan melibatkan banyak pihak.

Pengakuan Fee Proyek 15–20 Persen Jadi Kunci Penyelidikan

Menurut Budi, praktik pungutan liar dalam bentuk fee proyek bukan hal baru di lingkungan birokrasi. Namun, dalam kasus ini, indikasi besarnya fee yang dipatok langsung oleh bupati aktif, menjadi perhatian serius. “Kami menemukan adanya dugaan bahwa Bupati Lampung Tengah ini mematok fee proyek sebesar 15–20 persen,” jelasnya.

Besarnya potongan tersebut tidak hanya menambah beban bagi rekanan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pembangunan karena nilai proyek menjadi tidak efisien. Hal ini merugikan masyarakat secara langsung karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan justru dinikmati secara pribadi oleh oknum pejabat daerah.

Kaitan Erat dengan OTT yang Dilakukan Sebelumnya

Penggeledahan ini merupakan bagian lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 9 dan 10 Desember 2025. Dalam operasi itu, lima orang diamankan, termasuk Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030 berinisial AW, yang kemudian diumumkan sebagai tersangka pada 11 Desember 2025.

Keempat tersangka lain yang diumumkan dalam kasus ini adalah Anggota DPRD Lampung Tengah RHS, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Lampung Tengah RNP yang juga adik kandung bupati, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah ANW yang merupakan kerabat dekat AW, serta Direktur PT Elkaka Putra Mandiri, MLS.

Modus Operandi: Uang Suap untuk Biaya Kampanye

Hasil penyidikan awal menunjukkan bahwa AW diduga menerima total Rp5,75 miliar dalam bentuk gratifikasi atau suap yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa di Lampung Tengah. Dari jumlah tersebut, Rp5,25 miliar disebut digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang dipakai sebagai modal kampanye Pilkada 2024.

Penggunaan dana haram untuk kepentingan politik menunjukkan adanya lingkaran korupsi yang mengkhawatirkan dalam proses demokrasi. Uang hasil kejahatan korupsi tidak hanya merusak tatanan birokrasi, tetapi juga mencederai sistem pemilu yang seharusnya bersih dan berintegritas.

Tersangka Libatkan Keluarga dan Pejabat Strategis Daerah

Keterlibatan adik kandung AW yang menjabat sebagai Ketua PMI Lampung Tengah, serta kerabat dekat yang menjabat kepala badan pendapatan, mengindikasikan pola nepotisme dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menunjukkan bagaimana jaringan kekuasaan kerap digunakan untuk memperkuat praktik korupsi secara terstruktur.

KPK melihat pentingnya mengurai jaringan tersebut agar praktik serupa tidak terulang, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran daerah dan proses pengadaan barang serta jasa publik.

Dokumen yang Disita Dianggap Kunci Pengungkapan Skema

Dokumen-dokumen yang disita dari tiga lokasi tersebut dinilai penting untuk menelusuri skema pembayaran dan aliran dana. Termasuk di dalamnya potensi penemuan bukti pendukung terkait perjanjian kerja sama proyek, bukti transfer, dan komunikasi internal antar-pihak yang terlibat.

Penyidik KPK akan menelaah setiap dokumen tersebut guna memperkuat struktur dakwaan, serta membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru dari kalangan ASN maupun swasta yang turut menikmati hasil korupsi.

KPK Tegaskan Komitmen Tuntaskan Kasus Hingga Akarnya

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan akan berjalan transparan dan akuntabel. Fokus utama adalah memastikan kerugian negara bisa dikembalikan, serta memberi efek jera bagi pelaku korupsi. “Kami ingin kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah lain agar tidak menyalahgunakan kekuasaan,” ujar Budi.

KPK juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi penggunaan anggaran di daerahnya masing-masing. Lembaga ini percaya, keterlibatan publik dalam pengawasan menjadi kunci penting untuk mencegah korupsi sejak dini.

Kasus Lampung Tengah Bisa Jadi Cermin Penegakan Hukum Daerah

Penindakan yang dilakukan KPK di Lampung Tengah menjadi cerminan penting dalam upaya penegakan hukum di daerah. Kepala daerah seharusnya menjadi penggerak pembangunan, bukan justru pelaku perampokan uang negara.

Kasus ini juga memperkuat urgensi reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, partisipatif, dan bebas dari intervensi politik.

Penutup: KPK Didorong Lanjutkan Proses Hingga Vonis Final

Penyitaan dokumen dari penggeledahan tiga lokasi di Lampung Tengah menjadi langkah strategis dalam menuntaskan kasus suap yang melibatkan mantan bupati dan jaringannya. Dengan bukti yang semakin kuat, publik berharap proses hukum berjalan cepat dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK dan sistem peradilan Indonesia. Kasus ini bisa menjadi preseden penting dalam membersihkan birokrasi daerah dari praktik-praktik koruptif.