KPK Periksa Sejumlah Orang di Polres HSU hingga Malam

Pemeriksaan Intensif KPK Berlangsung hingga Kamis Malam

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di Polres Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, hingga Kamis malam, 19 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Kota Amuntai, Kabupaten HSU.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan berlangsung di tengah pengamanan ketat. Aparat kepolisian, termasuk personel dari Brigade Mobil (Brimob), tampak berjaga dan mengawal aktivitas penyidik lembaga antirasuah tersebut di lingkungan Polres HSU.

Baca Juga : “Kejagung Tegaskan Transparansi Kasus OTT KPK di Banten“

Polda Kalimantan Selatan Benarkan Permintaan Pengamanan dari KPK

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi, mengonfirmasi bahwa pihaknya memang menerima permintaan bantuan personel dari KPK. Permintaan ini mencakup pengamanan dan dukungan logistik, termasuk peminjaman ruangan khusus di lingkungan Polres HSU untuk keperluan pemeriksaan lanjutan terhadap para terperiksa.

“Untuk materi kegiatan itu kewenangan KPK. Kami hanya mengetahui adanya permintaan personel untuk back up kegiatan mereka,” ujar Adam Erwindi saat memberikan keterangan kepada media.

Meski demikian, Adam menegaskan bahwa pihak Polda Kalsel tidak memiliki akses terhadap materi pemeriksaan atau identitas para pihak yang sedang dimintai keterangan oleh KPK. Fokus kepolisian adalah memberikan dukungan pengamanan agar kegiatan lembaga antirasuah berjalan lancar.

Isu OTT Libatkan Oknum Jaksa di Amuntai Masih Diklarifikasi

OTT yang dilakukan penyidik KPK di Amuntai, HSU, telah menimbulkan spekulasi luas. Beredar informasi bahwa sejumlah oknum dari institusi penegak hukum, termasuk jaksa, ikut terjaring dalam operasi tersebut. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mengenai kebenaran kabar itu.

Beberapa sumber di lapangan menyebutkan bahwa operasi berlangsung pada Rabu malam dan menyasar lokasi strategis yang diduga menjadi tempat transaksi atau pertemuan yang mencurigakan. Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang turut disebut dalam rumor ini belum memberikan tanggapan terbuka kepada awak media. Jika keterlibatan aparat penegak hukum terbukti, maka kasus ini akan menjadi perhatian besar publik dan dapat menambah daftar panjang penindakan KPK terhadap aparat penegak hukum sendiri.

Penegakan Hukum KPK Terus Menjangkau Daerah

Kegiatan KPK di Kabupaten HSU mencerminkan konsistensi lembaga tersebut dalam menjangkau penegakan hukum hingga tingkat daerah. Kalimantan Selatan bukanlah satu-satunya wilayah yang menjadi target operasi KPK dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa OTT serupa sebelumnya juga terjadi di Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Laporan tahunan KPK menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran, masih mendominasi penindakan. Tahun 2024 saja, KPK melakukan lebih dari 25 OTT di berbagai provinsi yang melibatkan kepala daerah, pejabat dinas, hingga swasta.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), tren penindakan di daerah seperti ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif. Masih banyak celah dalam tata kelola pemerintahan lokal yang dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

Konteks Hukum dan Implikasi Institusional

Jika benar ada oknum jaksa yang terlibat, maka kejadian ini bukan hanya soal pelanggaran individu, melainkan juga menyangkut kredibilitas institusi kejaksaan secara keseluruhan. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan bahwa lembaga ini memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang melibatkan penegak hukum atau penyelenggara negara.

Dalam konteks itu, KPK tidak hanya bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga penuntutan terhadap para pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Prosedur ini dilakukan secara independen dan tidak memerlukan izin dari lembaga lain, termasuk kejaksaan.

“Kalau benar ada jaksa terlibat, tentu ini akan menjadi kasus menarik. Apalagi jika terbukti ada kolusi dalam proses penanganan perkara atau proyek tertentu di daerah,” ujar Herdiansyah Hamzah, pengamat hukum dari Universitas Mulawarman.

Herdiansyah juga menilai bahwa Kejaksaan harus segera memberikan penjelasan terbuka untuk menjaga kepercayaan publik. Diamnya institusi penegak hukum bisa menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.

Menunggu Pernyataan Resmi dari KPK dan Kejati Kalsel

Hingga Jumat pagi, 20 Desember 2025, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengeluarkan siaran pers resmi mengenai hasil dari OTT di HSU. Publik masih menunggu kepastian mengenai identitas pihak-pihak yang diperiksa, status hukum mereka, serta dugaan tindak pidana yang sedang didalami.

Begitu pula dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang masih belum bersuara terkait isu keterlibatan oknum jaksa. Jika dalam waktu dekat belum ada klarifikasi, dikhawatirkan akan muncul asumsi negatif terhadap institusi yang sejatinya memiliki kewenangan penuntutan.

Sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, lembaga-lembaga penegak hukum diharapkan segera menyampaikan informasi yang faktual kepada publik agar kepercayaan terhadap proses hukum tetap terjaga.

Penutup: Transparansi Kunci Kepercayaan Publik

Pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK di Polres HSU menandai keseriusan lembaga tersebut dalam mengusut dugaan praktik korupsi di wilayah Kalimantan Selatan. Pengamanan ketat serta pelibatan Brimob menunjukkan bahwa penyidik bekerja dalam skenario berisiko tinggi yang memerlukan perlindungan ekstra.

Namun, kejelasan informasi dan keterbukaan dari semua pihak menjadi kunci agar proses hukum ini mendapat dukungan luas masyarakat. KPK diharapkan segera merilis hasil pemeriksaan dan status hukum para terperiksa.

Sementara itu, Kejaksaan juga perlu merespons secara institusional jika memang ada aparatnya yang terseret. Dalam negara hukum, tidak ada pihak yang kebal, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

Dengan langkah-langkah tegas, adil, dan terbuka, penanganan kasus OTT di HSU bisa menjadi momentum penting mempertegas komitmen pemberantasan korupsi hingga ke level akar rumput pemerintahan daerah.