Hon Mark Dreyfus: Kolaborasi Indonesia-Australia dalam Isu HAM Semakin Strategis
Utusan Khusus Australia Bidang Hak Asasi Manusia Internasional, Hon Mark Dreyfus KC, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung Indonesia apabila mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu diungkapkan saat menerima kunjungan resmi Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Mugiyanto, di Canberra, Rabu (3/12/2025) waktu setempat.
Dukungan ini dinilai mencerminkan kepercayaan Australia terhadap peran Indonesia dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat regional dan global. Selain itu, momen ini menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral pascapertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
“Kami sangat mendukung inisiatif Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, termasuk jika mencalonkan diri sebagai ketua Dewan HAM PBB,” ujar Dreyfus, dikutip dari siaran pers Kementerian HAM RI.
Baca Juga : “KPK Galang Donasi Internal untuk Korban Bencana Sumatera“
Pengakuan Australia atas Inisiatif Regional Indonesia di Forum Asia Pasifik
Dalam pertemuan tersebut, Mark Dreyfus juga memberikan apresiasi terhadap peran aktif Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendorong penyelenggaraan Asia-Pacific Human Rights Ministerial Forum. Forum ini dipandang strategis dalam membangun dialog dan kerja sama kawasan mengenai isu-isu hak asasi manusia yang saling beririsan antarnegara.
Australia bahkan menyatakan kesediaan hadir dalam forum tersebut dan terbuka untuk memperluas partisipasi parlemen Australia guna memperkaya pembahasan. Gagasan itu disambut hangat oleh pihak Indonesia sebagai langkah maju dalam diplomasi multilateral bidang HAM.
Dialog HAM Bilateral Disiapkan, Respons atas Pertemuan Prabowo–Albanese
Lebih lanjut, Dreyfus menyambut baik rencana penyelenggaraan dialog bilateral HAM antara Indonesia dan Australia, mengingat banyaknya isu HAM lintas batas yang dihadapi kedua negara. Ia menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Albanese sebaiknya ditindaklanjuti dengan kerja sama HAM konkret.
“Pertemuan antar pemimpin harus menjadi fondasi kolaborasi nyata, terutama di bidang pemajuan HAM,” ujarnya.
Komitmen tersebut menjadi penting mengingat posisi Indonesia dan Australia sebagai negara demokrasi besar di kawasan Asia Pasifik, yang berpengaruh terhadap arah kebijakan regional dan global.
Pemerintah Indonesia Genjot Reformasi UU HAM dan Ratifikasi OPCAT
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengkaji revisi Undang-Undang HAM yang telah berusia lebih dari dua dekade. Revisi ini bertujuan agar UU tersebut dapat merespons dinamika dan tantangan baru dalam penegakan HAM, baik di dalam negeri maupun dalam kerangka internasional.
Selain itu, pemerintah juga sedang merancang langkah-langkah menuju ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT), sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap konvensi-konvensi internasional utama bidang HAM.
“Kami tengah menyelaraskan aturan domestik dengan standar internasional agar perlindungan HAM lebih kuat dan komprehensif,” ungkap Mugiyanto.
Program Prioritas Indonesia dalam Penguatan Prinsip-Prinsip HAM
Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto juga memaparkan berbagai program prioritas Kementerian HAM RI dalam menyebarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM. Fokusnya mencakup pembinaan bagi aparat pemerintah, masyarakat umum, hingga pelaku usaha.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, telah meratifikasi hampir semua instrumen HAM utama. Proses edukasi ini diharapkan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap HAM.
Australia Tunjukkan Empati atas Bencana Alam di Sumatera
Sebagai bentuk solidaritas, Dreyfus menyampaikan ucapan belasungkawa atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan moral ini memperkuat relasi kedua negara yang tidak hanya sebatas kerja sama formal, tetapi juga mencerminkan kedekatan kemanusiaan.
Kolaborasi Regional Jadi Pilar Diplomasi HAM Indonesia
Mugiyanto menegaskan bahwa Indonesia melalui Kementerian HAM akan terus menginisiasi pendekatan regional melalui platform seperti Asia-Pacific Human Rights Ministerial Forum. Menurutnya, keterlibatan aktif parlemen dan aktor non-negara akan membuat forum ini semakin inklusif dan relevan dalam menghadapi tantangan HAM kontemporer.
“Kami percaya kawasan Asia Pasifik membutuhkan dialog terbuka dan setara mengenai HAM. Indonesia siap memfasilitasi,” tegasnya.
Penutup: Dukungan Australia Jadi Modal Awal Pencalonan Indonesia
Dukungan terbuka dari Australia terhadap potensi pencalonan Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM PBB menjadi momentum penting dalam diplomasi multilateral Indonesia. Jika dikelola dengan strategi komunikasi dan konsolidasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran global lebih luas di bidang perlindungan hak asasi manusia.
Langkah lanjutan seperti penyelenggaraan forum kawasan, penguatan regulasi nasional, dan ratifikasi instrumen internasional akan menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia dalam mendapatkan kepercayaan dunia internasional.
Baca Juga : “Utusan Khusus Australia Dukung Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB“
