Langkah Tegas Jaga Integritas, Lima Polisi Dipecat Karena Pelanggaran Berat
Polres Karawang mengambil langkah tegas dengan memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) lima anggotanya selama periode Januari hingga Desember 2025. Langkah ini diambil karena kelima personel tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat yang dinilai mencoreng citra dan integritas institusi kepolisian.
Kapolres Karawang: Sanksi PTDH Demi Menjaga Profesionalisme Institusi
Kapolres Karawang, AKBP Fiki Novian Ardiansyah, menyampaikan bahwa keputusan untuk memberikan sanksi PTDH terhadap kelima anggotanya bukanlah perkara ringan. Namun, hal tersebut perlu dilakukan demi menjaga kehormatan dan profesionalisme Polri sebagai institusi penegak hukum yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat.
“Pelanggaran berat yang dilakukan oleh kelima anggota ini mencederai kehormatan dan integritas kepolisian. Maka, langkah pemberhentian ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap etika dan disiplin,” ujar Fiki Novian Ardiansyah saat konferensi pers di Karawang, Sabtu.
Baca Juga : “PH Desak MA Segera Jalankan Sanksi Hakim Tom Lembong“
Tahun 2025 Jadi Periode Terberat, Tidak Ada Kasus Serupa di Tahun Sebelumnya
Fiki mencatat bahwa selama dua tahun terakhir, baru pada 2025 Polres Karawang kembali menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sepanjang tahun 2024, tidak satu pun anggota Polres Karawang yang dikenai sanksi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa 2025 menjadi tahun yang cukup berat dalam hal penegakan disiplin internal.
Langkah ini, menurut Fiki, juga sejalan dengan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. “Kita tidak ingin institusi ini tercoreng oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangan,” tegasnya.
Penegakan Etika dan Disiplin Jadi Prioritas Kepemimpinan Polres Karawang
Dalam penjelasannya, Kapolres menegaskan bahwa pondasi utama tugas kepolisian terletak pada tiga aspek: kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika kerja. Tanpa ketiganya, menurut dia, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan sulit dipertahankan.
“Disiplin dan etika adalah harga mati bagi setiap anggota kepolisian. Kita tidak boleh menoleransi perilaku yang merugikan institusi dan masyarakat,” katanya.
Identitas dan Rincian Kasus Tidak Diungkap, Fokus pada Dampak Institusional
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai detail kasus yang melibatkan kelima anggota tersebut, Kapolres hanya menyebut bahwa kelimanya melakukan pelanggaran berat. Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci jenis pelanggaran ataupun identitas personel yang dimaksud. Langkah ini kemungkinan diambil demi menghormati proses internal dan menjaga kerahasiaan penanganan kasus.
Menurutnya, yang lebih penting adalah pesan moral dari tindakan tersebut, yakni bahwa setiap pelanggaran yang mencederai prinsip dasar Polri akan ditindak secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah Disipliner Jadi Pengingat Kolektif Bagi Anggota Aktif
Kapolres berharap bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat ini dapat menjadi peringatan keras sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian di Karawang agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.
“Kejadian ini harus menjadi pembelajaran bersama. Setiap anggota Polri wajib menjaga nama baik institusi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan pemberhentian tidak dengan hormat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membawa pesan institusional yang kuat untuk mencegah pelanggaran serupa terulang di masa mendatang.
Konteks Nasional: Pemberhentian Polisi karena Pelanggaran Masih Terjadi
Secara nasional, pemberhentian anggota polisi akibat pelanggaran berat masih kerap terjadi. Berdasarkan data Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 130 personel yang dijatuhi sanksi PTDH secara nasional, termasuk di antaranya karena kasus narkoba, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran pidana berat lainnya.
Meski jumlahnya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini tetap menjadi indikator bahwa pembinaan dan pengawasan internal harus terus diperkuat. Keputusan Polres Karawang sejatinya mencerminkan semangat pembenahan serupa di tingkat daerah.
Harapan Kapolres: Pemulihan Kepercayaan Publik Melalui Keteladanan
Fiki menekankan bahwa keteladanan dalam penegakan disiplin internal merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Menurutnya, publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap profesionalisme dan integritas aparat hukum, dan hal tersebut hanya bisa dijaga dengan konsistensi penindakan terhadap setiap pelanggaran.
“Kita tidak bisa minta kepercayaan publik kalau kita sendiri tidak bisa bersih. Maka langkah-langkah ini menjadi pondasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Penutup: Polres Karawang Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Internal
Dengan dilaksanakannya pemberhentian tidak dengan hormat terhadap lima anggotanya, Polres Karawang menunjukkan keseriusan dalam menjalankan reformasi internal. Langkah ini juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pelanggaran ditindaklanjuti dengan tepat.
Ke depan, Polres Karawang berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal, memperketat kode etik, dan memperluas pelatihan integritas bagi anggotanya. Harapannya, kejadian serupa tidak lagi terjadi, dan institusi kepolisian dapat terus menjadi pilar keadilan yang dipercaya publik.
Baca Juga : “Lakukan Pelanggaran dan Cederai Integritas, Lima Anggota Polres Karawang Diberhentikan Tidak dengan Hormat“
