Kapolda Sulteng Tegaskan Operasi Berakhir per 31 Desember 2025
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah secara resmi menyatakan penghentian Operasi Madago Raya per 31 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi dalam konferensi pers di Palu, Kamis (1/1/2026).
“Berakhirnya Operasi Madago Raya merupakan bagian dari evaluasi strategis Polri dalam penanganan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah,” ujar Irjen Endi.
Langkah ini menandai akhir dari operasi kontra-terorisme berskala besar yang telah berjalan sejak 2016, dimulai dari Operasi Tinombala dan kemudian berganti nama menjadi Operasi Madago Raya sejak 1 Januari 2021. Penghentian operasi mencerminkan kondisi keamanan yang semakin kondusif di daerah rawan seperti Poso, Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una.
Baca Juga : “Kapolri Tanggapi Langsung Isu ‘No Viral, No Justice’“
Dari Penindakan ke Pencegahan: Transformasi Strategi Polri di Sulteng
Perubahan ini tidak serta-merta menghentikan aktivitas keamanan. Menurut Irjen Endi, kepolisian tetap melaksanakan kegiatan pengamanan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di seluruh jajaran Polres di bawah koordinasi Polda Sulteng.
“Poso tetap menjadi atensi. Kami akan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, serta melakukan penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau terorisme,” tegasnya.
Hal ini menunjukkan adanya transformasi pendekatan Polri dari yang sebelumnya fokus pada penindakan, kini bergeser ke pembinaan dan pencegahan berbasis komunitas. Masyarakat pun dilibatkan secara aktif dalam menjaga stabilitas keamanan melalui kegiatan pembinaan dan edukasi.
Operasi Madago Raya: Warisan Operasi Tinombala dalam Penanggulangan Terorisme
Operasi Madago Raya merupakan kelanjutan dari Operasi Tinombala yang sempat menjadi salah satu operasi terbesar di Indonesia dalam penanggulangan terorisme domestik. Sejak awal, operasi ini berfokus pada penumpasan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang bermarkas di hutan-hutan Poso.
Dengan pendekatan militer-polisi gabungan, operasi ini berhasil menekan ruang gerak kelompok bersenjata. Sejak 2021, penamaan Madago Raya digunakan sebagai simbol dari pendekatan baru yang lebih mengutamakan soft approach atau pendekatan lunak, termasuk pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme (napiter) dan pelibatan masyarakat lokal.
Deradikalisasi Jadi Pilar Keamanan Berkelanjutan
Irjen Endi menyebut, salah satu keberhasilan penting dari Operasi Madago Raya sepanjang 2025 adalah efektivitas program deradikalisasi. Sekitar 100 eks napiter dan simpatisan telah dilaporkan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Keamanan tidak bisa hanya diserahkan kepada Polri semata. Peran aktif masyarakat sangat penting agar situasi Sulawesi Tengah tetap aman, damai, dan kondusif,” ucap Kapolda.
Program deradikalisasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengampanyekan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan.
Peran KRYD: Bentuk Responsif terhadap Ancaman Residual
Meski operasi khusus telah berakhir, kepolisian tetap memandang wilayah eks-operasi sebagai zona yang memerlukan perhatian khusus. Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dijalankan untuk memastikan tidak ada sisa-sisa jaringan teror yang bisa kembali aktif.
Langkah ini juga mengakomodasi penyesuaian terhadap kondisi geografis dan sosial di daerah-daerah seperti Poso yang memiliki sejarah konflik panjang. Pendekatan preemtif melalui patroli, dialog warga, serta pengawasan intelijen tetap dijalankan secara intensif.
Stabilitas Sulteng Dinilai Kian Kondusif
Menurut pengamatan Polri, tingkat ancaman keamanan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini didukung oleh data internal dan laporan dari masyarakat setempat. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di wilayah seperti Poso dan Parigi Moutong pun mulai menggeliat kembali.
Evaluasi dari Mabes Polri pun menunjukkan bahwa misi utama Operasi Madago Raya sudah tercapai. Oleh karena itu, pendekatan keamanan kini bergeser ke arah penataan yang lebih sistematis dan berbasis pada penguatan fungsi kepolisian umum di wilayah hukum Polda Sulteng.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Aparat Masih Jadi Kunci
Meski status operasi resmi dihentikan, Irjen Endi menekankan pentingnya koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah. Upaya menjaga stabilitas keamanan, katanya, membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lain tetap berjalan. Kami terus melakukan evaluasi serta membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat,” jelas Endi.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam membangun ketahanan sosial melalui inklusi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi daerah pasca-konflik.
Operasi Selesai, Tapi Narasi Damai Tetap Dilanjutkan
Berakhirnya Operasi Madago Raya memang menandai perubahan fase dalam penanganan terorisme, tetapi narasi damai dan reintegrasi sosial tetap dilanjutkan. Polda Sulteng menyatakan komitmen untuk terus mendampingi proses pemulihan sosial di komunitas terdampak.
Menurut pengamat keamanan Universitas Tadulako, Dr. Anwar Ismail, langkah Polri menghentikan operasi besar tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap mekanisme lokal yang telah terbukti mampu meredam potensi konflik.
“Kami melihat sekarang peran tokoh masyarakat dan lokal champion semakin dominan dalam menjaga kohesi sosial,” ujarnya.
Kesimpulan: Keamanan Berkelanjutan Butuh Partisipasi Bersama
Operasi Madago Raya mungkin telah berakhir secara formal, namun kerja besar menjaga keamanan Sulawesi Tengah tetap berjalan. Melalui strategi KRYD, Polri berharap dapat membangun keamanan berkelanjutan yang bertumpu pada keterlibatan aktif masyarakat.
Ke depan, tantangan baru bisa saja muncul, tetapi dengan kolaborasi yang solid antara aparat dan warga, optimisme akan terciptanya Sulawesi Tengah yang damai dan inklusif bukan hal yang mustahil.
Baca Juga : “Operasi Tinombala Ganti Nama Lagi Jadi Madago Raya, Ini Maknanya“
