saudi

Pertaruhan Masa Depan Arab Saudi

Posted on

pertaruhan-masa-depan-arab-saudi.jpg

LAPORANAKTUAL.com, Riyadh – Langkah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman,32, menahan anggota kerajaan, menteri, dan investor dalam kasus korupsi, tak hanya memperkuat pengaruhnya. Langkah tegas itu juga dilakukan untuk membangun masa depan Saudi.

Badan antikorupsi yang dipimpin Mohammed bin Salman itu tidak pandang status. Sebanyak 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri telah ditahan atas tuduhan korupsi.

Salah satu yang ditahan adalah miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal yang merupakan salah satu pebisnis paling tersohor di Saudi. Prince Alwaleed merupakan keponakan Raja Salman dan pemilik perusahaan investasi Kingdom Holding 4280.SE yang berinvestasi pada perusahaan seperti Citigroup dan Twitter.

Pembersihan terhadap elite politik dan bisnis Saudi juga menargetkan Kepala Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah yang ditahan dan digeser dari jabatannya sebagai Menteri Garda Nasional. Pangeran Miteb diganti Pangeran Khaled bin Ayyaf.

“Berbagai tuduhan terhadap Pangeran Alwaleed adalah pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan terhadap pejabat,” ungkap seorang pejabat Saudi pada kantor berita Reuters.

Adapun Pangeran Miteb dituduh melakukan penggelapan, menggaji pegawai fiktif, dan memberikan berbagai kontrak pada perusahaannya sendiri, termasuk kesepakatan senilai USD10 miliar untuk walkie talkie dan peralatan militer antipeluru senilai miliaran riyal Saudi.

Langkah cepat ini dilakukan Putra Mahkota Mohammed bin Salman setelah komite antikorupsi dibentuk Raja Salman dengan dekrit pada Sabtu (4/11). Komite itu memiliki wewenang melakukan investigasi kasus, mengeluarkan surat perintah penahanan, larangan perjalanan, dan penyitaan aset.

“Tanah air tidak akan ada hingga korupsi diberantas dan koruptor bertanggung jawab,” kata dekrit Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Beberapa pengamat menilai penangkapan ini merupakan langkah awal membersihkan tokoh-tokoh berpengaruh saat dia memperkuat pengaruh di Saudi. Langkah ini mengingatkan publik pada kudeta istana pada Juni lalu saat Mohammed bin Salman menggeser kakak sepupunya, Mohammed bin Nayef, sebagai pewaris takhta dan menteri dalam negeri.

Pemecatan Pangeran Miteb dari posisi pemimpin Garda Nasional pun telah diprediksi karena lembaga itu memiliki basis kuat pada suku-suku di Arab Saudi. Tahun lalu, Mohammed bin Salman juga telah menjadi pembuat keputusan puncak untuk kebijakan militer, luar negeri, ekonomi, dan sosial.

Sejumlah anggota dinasti Al Saud pun merasa frustrasi dengan melejitnya pengaruh Mohammed bin Salman. “Batas antara dana publik dan uang kerajaan tidak selalu jelas di Arab Saudi yang menerapkan sistem kerajaan, karena sebagian besar hukum tidak secara sistematis disusun dan tidak ada parlemen yang dipilih publik,” ungkap laporan Reuters.

WikiLeaks juga merilis dokumen tentang bagaimana semua anggota kerajaan mendapat tunjangan bulanan yang besar serta skema sumber uang sebagian digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah. Para pengamat mengatakan, penangkapan itu bertujuan lebih luas dibandingkan dengan hanya terkait korupsi.

Langkah itu, menurut pengamat, bertujuan membersihkan potensi oposisi terhadap agenda reformasi Pangeran Mohammed yang ambisius. Agenda reformasi itu populer di kalangan para pemuda Saudi, tapi mendapat penolakan dari beberapa tokoh lama yang lebih nyaman dengan tradisi lama kerajaan.

Beberapa langkah reformasi itu antara lain pada September lalu saat Raja Salman mencabut larangan perempuan mengemudi mobil. Adapun Pangeran Mohammed mencoba mengubah tradisi konservatif selama beberapa dekade dengan mempromosikan hiburan publik dan kunjungan oleh turis asing.

Putra Mahkota juga memangkas belanja negara untuk beberapa bidang dan berencana melakukan penjualan aset-aset negara, termasuk menjual sebagian saham perusahaan minyak Saudi Aramco di pasar global.

Pangeran Mohammed juga memimpin Saudi dalam perang dua tahun di Yaman untuk memerangi militan yang didukung Iran. Tidak hanya itu, Pangeran Mohammed menerapkan berbagai sanksi terhadap Qatar karena dituduh mendukung terorisme.

“Pangeran Mohammed bukannya membentuk aliansi, tapi memperluas genggaman besinya pada keluarga kerajaan, militer, dan Garda Nasional untuk menghadapi apa yang bisa menjadi oposisi dalam keluarga serta militer untuk reformasinya dan perang Yaman,” ungkap James Dorsey dari AS.

Rajaratnam School of International Studies, Singapura. Meski demikian, kepentingan dinasti Al Saud tetap terlindungi. “Baik Raja Salman dan pewarisnya Mohammed bin Salman berkomitmen penuh pada mereka. Apa yang mereka inginkan ialah memodernisasi kekuasaan, tidak hanya untuk 2030, tapi lebih dari itu,” kata pakar politik Joseph Kechichian. (LA/int/sindonews/AK)

Kriminalisasi Ulama di Arab Saudi

Posted on Updated on

f8968c8a-afa0-4076-ba91-c03cd5b32b85_34.jpg
Foto: Ari Saputra

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta – Krisis politik antara Arab Saudi dan Qatar tidak hanya membuat kisruh berkepenjangan di kawasan Teluk, tapi juga membuat goncangan di dalam negeri Arab Saudi. Sejumlah ulama ditangkap dan dipenjara oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Meskipun media Arab Saudi cenderung mendiamkan peristiwa kriminalisasi ulama tersebut, tapi jagat Twitter di dunia Arab ramai membincangkannya.

Selama ini Arab Saudi dikenal sebagai surga bagi para ulama atau pendakwah yang dicekal di negaranya. Mereka eksodus dan diterima dengan lapang dada oleh Arab Saudi. Yang paling populer adalah Zakir Naik, yang divonis terlibat dalam pendanaan gerakan teroris oleh pemerintah India, tapi akhirnya mendapatkan suaka politik dari kerajaan Arab Saudi. Masih ada beberapa ulama lain yang di negerinya terlibat kasus hukum, tapi diberi tempat perlindungan oleh kerajaan Arab Saudi.

Tidak hanya ulama, Arab Saudi juga menampung sejumlah pemimpin negara yang eksodus akibat kisruh politik, seperti Ben Ali, Presiden Tunisia yang tumbang. Juga, Abd Mansour Hadi Rabbu, Presiden Yaman yang dikudeta oleh kelompok Houthi.

Namun, dalam kecamuk politik antara Arab Saudi dan Qatar berbeda. Arab Saudi justru tidak ramah terhadap para ulamanya. Padahal rezim al-Saud bisa bertahan hingga sekarang karena didukung sepenuhnya oleh para ulama yang mempunyai pandangan monolitik ala Wahabisme. Ulama adalah penyangga Dinasti al-Saud, yang didukung sepenuhnya oleh uang berlimpah dari hasil minyak.

Konflik dengan Qatar menyebabkan Arab Saudi harus mengambil langkah keras terhadap para ulama yang dianggap simpati atau netral terhadap Qatar. Sampai sekarang sudah tercatat sekitar 20 ulama yang ditangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi. Di antaranya, Salman Awda, Awad al-Qarni, Ali al-Omari, Ibrahim al-Haritsi, Muhammad bin Abdul Aziz al-Khudhairi, Hasan Farhan al-Maliki, Gharam al-Baysyi, Muhammad al-Hibdan, termasuk juga Pangeran Abdul Aziz bin Fahd.

Ironisnya, mereka ditangkap bukan karena secara eksplisit mendukung Qatar, tapi karena mereka tidak bersuara tentang krisis politik dengan Qatar. Mereka selama ini diam, memilih untuk tidak berkomentar atas kisruh politik dengan Qatar. Harian al-Wathan berdalih bahwa publik yang mendesak agar para ulama tersebut bersuara, bukan pihak kerajaan Arab Saudi.

Dalih Harian al-Wathan tersebut tidak bisa diterima, karena akhirnya pihak keamanan melakukan penangkapan terhadap para ulama tersebut. Di sini ada yang terasa aneh. Biasanya para ulama ditangkap karena terlalu vokal mengkritik sebuah rezim. Tapi, di Arab Saudi berbeda, para ulama ditangkap karena tidak berpendapat dalam konflik dengan Qatar. Maka dari itu, banyak pihak memandang ini bukan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat (hurriyat al-ta’bir), tapi pemberangusan terhadap kebebasan untuk tidak berpendapat atau diam (hurriyat al-shamt).

Selama ini warga Arab Saudi memimpikan kebebasan berpendapat yang masih terasa mahal, berbeda dengan negara-negara Arab lainnya. Pihak kerajaan mengontrol hampir semua media. Siapapun tidak bisa mengkritisi pihak kerajaan.

Kaum muda Arab Saudi baru merasakan kebebasan berpendapat melaui media sosial, khususnya Facebook dan Twitter. Itu pun mereka tidak berani mengkritisi kebijakan kerajaan. Namun, situasinya kini tidak terbendung pasca penangkapan terhadap para ulama karena mereka dianggap tidak berani mengecam Qatar.

Bahkan laman al-Khalij al-Jadid menegaskan, Sa’ud al-Qahthani, penasihat kerajaan dan Turki al-Dakhil, Direktur stasiun televisi al-Arabiyah melakukan pembicaraan via telpon dengan para ulama di atas meminta mereka untuk mengecam Qatar. Tapi mereka menolak, dan akhirnya mereka ditangkap oleh pihak keamanan.

Konon, mereka dipidana terkait dengan kicauan di Twitter pada 2011 yang memberikan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tapi, ada juga yang berpendapat bahwa Salman Awda diciduk karena kicauannya yang berisi doa, Ya Tuhan pertemukanlah hati-hati mereka untuk kebaikan bangsa-bangsa mereka. Secara implisit melalui doa ini mereka meminta agar pemimpin kedua negara (Arab Saudi dan Qatar) dapat mengambil jalan damai, bukan konfrontasi apalagi konflik.

Namun, pihak kerajaan Arab Saudi memandang doa tersebut sebagai sikap netral terhadap Qatar. Pihak kerajaan berharap para ulama di atas mengecam Qatar dan mengikuti sikap keras kerajaan Arab Saudi terhadap Qatar.

Kicauan yang berisi doa oleh Salman Awda sebenarnya merespons upaya mediasi yang dilakukan oleh Donald Trump agar Arab Saudi dan Qatar melakukan komunikasi untuk mencari solusi terbaik. Awda berharap setelah komunikasi antara Syaikh Tamim bin Hamad Al-Thani dengan Pangeran Muhammad bin Salman ketegangan di antara kedua negara Teluk tersebut bisa menemukan jalan keluar dari konflik.

Rupanya pasca komunikasi kedua tokoh tersebut situasinya semakin memburuk. Arab Saudi tersinggung atas pernyataan media Qatar yang dianggap tidak mempunyai niat baik untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan oleh Arab Saud. Yakni, meminta Qatar agar menutup jaringan televisi al-Jazeera dan al-‘Araby al-Jadid, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, membatalkan pangkalan militer Turki di Qatar, membayar uang ganti rugi atas kebijakan luar negeri Qatar yang telah mengancam negara-negara tetangga, serta memberikan informasi yang lengkap dan menyerahkan para oposisi/buronan politik yang tinggal di Qatar.

Arab Saudi tersinggung dengan pernyataan bahwa Qatar akan menjaga kedaulatan negaranya. Qatar dianggap tidak akan memenumi sejumlah persyaratan di atas. Padahal al-Jazeera sudah menegaskan bahwa komunikasi tersebut merupakan sebuah kemajuan untuk menyelesaikan konflik di antara kedua negara.

Namun, sekali lagi situasinya makin tidak menentu. Arab Saudi tetap pada pendiriannya meminta Qatar untuk memenuhi persyaratan. Sementara Qatar juga tidak mau memenuhi persyaratan yang diminta Arab Saudi. Qatar tidak mau didikte oleh Arab Saudi!

Sebagaimana dijelaskan di atas, ketegangan dengan Qatar telah membuat goncangan politik di dalam negeri Arab Saudi. Pihak kerajaan makin keras dalam memberangus pihak-pihak yang dianggap bersimpati atau mengambil sikap netral pada Qatar. Yang menjadi korbannya adalah para ulama.

Dikabarkan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap sejumlah ulama, pemerintah Arab Saudi sudah melakukan pencekalan terhadap mereka. Mereka dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Artinya, pihak keamanan sudah memantau aktivitas mereka terkait kisruh politik dengan Qatar.

Tentu saja peristiwa ini jika tidak diantisipasi dengan baik oleh pihak kerajaan Arab Saudi akan bisa berakibat fatal. Kriminalisasi ulama akan membangunkan macan tidur, khususnya kaum muda. Tarek Osman dalam Islamism: What it Means for the Middle East and the World menegaskan bahwa negara-negara Arab saat ini sedang menghadapi tumbuhnya kaum muda terpelajar yang ingin agar mereka mempunyai masa depan lebih baik. Mereka memimpikan kebebasan dan keadilan.

Kaum muda bisa meluapkan kemarahan dan tergerak untuk melakukan protes. Jika para ulama saja diberangus karena mereka bersikap netral atau diam, apalagi jika mereka mengambil sikap yang berseberangan dengan rezim. Kaum muda hanya menunggu giliran untuk dipersekusi. Ingat, Arab Saudi sekarang mengalami lonjakan kaum muda. Suara mereka harus didengar. Harapan mereka harus dikanalisasi. Jika tidak, bisa berakibat fatal.

Di sini letak persoalannya. Bagaimanapun, kriminalisasi ulama akan berakibat pada defisit kepercayaan terhadap rezim al-Saud. Padahal rezim ini dikenal sangat membutuhkan dukungan dari para ulama. Inikah senjakala dari Dinasti al-Saud?

Zuhairi Misrawi intelektual muda Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah The Middle East Institute, Jakarta

(LA/nas/detik/AKA22)

Arab Saudi Danai Serangan Teror “9/11” di AS, Ini Buktinya…

Posted on Updated on

Arab Saudi Danai Serangan Teror.jpg
Asap muncul dari gedung di lantai di bawah titik serangan pesawat di Menara Selatan (South Tower) WTC di New York. Satu korban terlempar keluar jendela. Teori konspirasi mengatakan, itu efek ledakan bom.(Efectomariposa93 /Youtube)

LAPORANAKTUAL.com, WASHINGTON DC – Otoritas penyelidik serangan teroris Al Qaeda pada 11 September 2011 di Amerika Serikatmenemukan bukti kuat tentang dugaan keterlibatan pemerintah Arab Saudi dalam mendanai sebuah kegiatan menjelang serangan itu.

Walau Arab Saudi telah berulangkali menyangkal terlibat, kali ini AS menyodorkan bukti awal yang valid untuk menunjukkan adanya keterlibatan Riyadh itu.

Menurut dokumen Biro Investigasi Federal (FBI) AS, seperti yang dilaporkan oleh The New York Post (NYP), sebuah class action dari keluarga korban terkait serangan nine eleven itu memperlihatkan adaya “pola dukungan finansial dan operasional” dari pemerintah Arab Saudi.

Riyadh memberikan bantuan kepada para pembajak pada bulan-bulan sebelum serangan yang menewaskan hampir 3.000 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang pada 16 tahun silam itu.

Dokumen FBI, yang diajukan sebagai bukti, mengklaim, ada dua warga Arab Saudi yang didanai pemerintah Arab Saudi, demikian dilaporkan The Independent.

Dua warga Arab Saudi yang diduga terlibat itu adalah Mohammed al-Qudhaeein dan Hamdan al-Shalawi. Mereka sebenarnya adalah anggota “jaringan agen Kerajaan” di AS.

Dokumen tersebut mengklaim, dua orang tersebut dilatih di Afganistandan terlibat dalam sejumlah operasi Al Qaeda lainnya, yang juga mengambil bagian dalam serangan di AS 16 tahun silam di AS.

Qudhaeein diduga bekerja di Kementerian Urusan Islam Arab Saudi, dan Shalawi adalah “pegawai lama pemerintah Arab Saudi” di Washington DC.

Pada November 1999 mereka naik penerbangan AS ke Washington, dan mencoba untuk mengakses kokpit beberapa kali, meminta pramugari menjelaskan beberapa persoalan teknis dan hal itu membuat kru curiga.

Qudhaeein dilaporkan bertanya kepada kru di mana kamar mandi berada dan diarahkan ke arah yang benar. Namun, ia malah mencoba memasuki kokpit.

Tiket pesawat mereka dilaporkan dibayar oleh Kedutaan Besar Saudi, menurut Kristen Breitweiser, yang suaminya terbunuh dalam serangan 9/11.

Kedua pria tersebut juga dilaporkan menghadiri sebuah simposium di Washington DC, yang diselenggarakan oleh Kedubes Arab Saudi yang berhubungan dengan Institut Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di AS, di mana ulama Al Qaeda Anwar al-Awlaki bekerja sebagai dosennya.

Dia kemudian membantu para pembajak untuk mendapatkan perumahan dan kartu identitas saat mereka tiba di awal tahun 2.000.

NYP juga melaporkan, warga Arab Saudi itu tinggal di Arizona dan sering berkomunikasi dengan pejabat Arab Saudi.

Carter mengatakan, tuduhan gugatan class action didasarkan pada hampir 5.000 halaman bukti.

Sebanyak 15 dari 19 pembajak tersebut adalah warga Arab Saudi. Ratusan ribu dokumen AS tentang keterlibatan Arab Saudi itu masih tetap dirahasiakan.

Riyadh, sejak awal, menyangkal berbagai tudingan bahwa mereka terlibat dalam menandai serangan teroris pada 16 tahun silam di AS.

Penyangkalan itu tidak berarti menghentikan langkah penyidik AS untuk mencari bukti-bukti yang kuat tentang keterlibatan Riyadh itu. (LA/int/kompas/AK)

Bukti Terbaru, Arab Saudi Danai “Dry Run” untuk Serangan Teror “9/11”

Posted on Updated on

Bukti Terbaru, Arab Saudi Danai Dry Run untuk Serangan Teror 9 11.jpg
Para pengunjung menyentuh nama-nama korban tewas dalam serangan terhadap gedung World Trade Center di New York, AS, 11 September 2001 pada peringatan 15 tahun serangan teror itu, Minggu (11/9/2016). Pada 11 September 2017, mereka peringati 16 tahun serangan itu. (Associated Press)

LAPORANAKTUAL.com, WASHINGTON DC – Bukti terbaru menunjukkan, Arab Saudi menandai “dry run” untuk jaringan teroris Al Qaeda melakuan empat serangan ke Amerika Serikat, 16 tahun silam.

Serangan pada 11 September 2001 itu diperingati pada Senin (11/9/2017) waktu AS atau Selasa (12/9/2017) WIB. Hampir 3.000 orang tewas dan lebih dari 6.000 orang terluka.

Menurut dokumen hasil penyelidikian AS, dua warga Arab Saudi dan pegawai pemerintah didanai untuk melakukan pengecekan keamanan di pesawat pada penerbangan domestik.

Harian The Independent melaporkan, Kedubes Arab Saudi di Washington DC membiayai sebuah  “dry run” untuk serangan teror 9/11 atau disebut serangan nine eleven pada 2017.

Bukti baru yang diperoleh itu akan diajukan secara resmi dalam sebuah tuntutan hukum terhadap pemerintah Arab Saudi.

Seperti dilaporkan The New York Post (NYP), Kedutaan Arab Saudimungkin telah menggunakan dua pegawainya untuk apa yang disebut sebagai kegiatan “dry run” sebelum 19 teroris Al Qaeda menabrakkan dua pesawat yang mereka bajak ke Menara Kembar WTC.

Istilah “dry run” secara harafiah berarti “uji coba materi training”. Namun, dalam konteks serangan 11 September 2001, dry run berarti “kegiatan atau latihan persiapan menjelang pelaksanaan aksi teror”.

Komplain tersebut, yang diajukan atas nama 1.400 anggota keluarga korban, menyatakan, pemerintah Arab Saudi membayar dua warga negaranya untuk berlaku sebagai pelajar di AS.

Keduanya mengambil penerbangan dari Phoenix ke Washington DC dan menguji keamanan pengaman penerbangan sebelum serangan nine eleven.

Sean Carter, pengacara utama para penggugat, mengatakan, “Kami telah lama menegaskan bahwa ada hubungan erat dan dekat antara Al Qaeda dan komponen agama pemerintah Arab Saudi.”

Riyadh sebelumnya, sejak muncul isu itu, telah berulangkali menyangkal terkait dengan kelompok teroris.

Para kuasa hukum Riyahd juga telah mengajukan mosi untuk mengabaikan kalim tersebut.

Penggugat harus menanggapi mosi tersebut pada November yang akan datang.

Kasus tersebut kemudian dapat diadili berkat Undang-Undang Pelanggaran Melawan Terorisme yang masuk dalam UU oleh Kongres pada September 2016, meskipun ada veto dari Presiden Barack Obama kala itu dan melobi dari pemerintah Arab Saudi.

UU tersebut mengizinkan para korban dan keluarga korban untuk menuntut pemerintah asing di pengadilan federal AS. (LA/int/kompas/AK)

 

Sungguh Keterlaluan : Kekejaman Saudi Arabia di Yaman

Posted on Updated on

Yaman 2.jpg
Kekejaman Saudi di Yaman

Laporan Aktual: 10 September 2017. Arab Saudi kerap dituding sebagai dalang di balik krisis kemanusiaan di Yaman. Negara yang dipimpin Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud selama ini selalu menghalangi pengiriman bantuan kepada korban perang di Yaman. Efeknya luar biasa. Bukan hanya kelaparan, melainkan juga kekurangan obat dan maraknya penyakit kolera.

”Arab Saudi harus mendanai 100 persen kebutuhan krisis kemanusiaan di Yaman,” tegas David Beasley, direktur eksekutif World Food Program (WFP), salah satu badan di PBB, kepada kantor berita Reuters pada Senin (4/9).

Beasley mungkin sudah begitu muak dengan tindakan Saudi di Yaman. Sebab, selama ini, sangat jarang ada petinggi PBB yang mengkritik salah satu pihak saja dalam sebuah konflik. Dia menganggap apa yang dilakukan Saudi sudah keterlaluan.

Tokoh yang pernah menjadi gubernur South Carolina, Amerika Serikat (AS), itu memberikan tiga pilihan pada Saudi. Yakni, mengakhiri perang, mendanai krisis, atau melakukan dua-duanya. Tentu, opsi terakhir menjadi pilihan banyak pihak.

Sejak perang di Yaman mencuat pada 2015, 10 ribu orang tewas. Kemarin (5/9) Badan Kesehatan (WHO) PBB merilis data bahwa sejak April, 612.703 orang terhitung terinfeksi kolera dan 2.048 orang lainnya tewas karena penyakit tersebut. Sebanyak 7 juta orang juga terancam kelaparan serta kekurangan gizi.

Saudi menyatakan bahwa mereka telah memberikan bantuan ratusan juta dolar untuk program kemanusiaan di Yaman. Bahkan, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman mendonasikan USD 66 juta (Rp 879,9 miliar) pada Juni lalu kepada Badan Urusan Anak (Unicef) dan WHO PBB untuk memerangi wabah kolera di Yaman.

Yaman 1.jpg
Kekejaman Saudi di Yaman

Bantuan itu mungkin tak ada gunanya. Sebab, menurut berbagai lembaga kemanusiaan, mereka dipersulit untuk memasuki Yaman. Imbasnya, semua bantuan tertahan. Sejak di laut, kapal-kapal pengangkut bantuan itu dicegat kapal milik pasukan koalisi pimpinan Saudi. Riyadh berdalih bahwa mereka menghalangi pengiriman senjata yang akan diselundupkan ke kantong-kantong pemberontak Houthi.

Hampir seluruh akses bantuan ke wilayah utara yang dikuasai pemberontak Houthi dipersulit. Kapal pengangkut bantuan yang akan berlabuh di pelabuhan Al Hudaydah di Laut Merah diblokade. Alat untuk mengerek kontainer di pelabuhan tersebut juga dirusak.

Dua hal itu menyendat usaha pengiriman bantuan pangan. Selama ini, 80 persen impor pangan di Yaman masuk melalui pelabuhan tersebut. ”Kami mengalami masalah di akses (untuk mengirim bantuan, Red),” tegas Beasley.

Bukan hanya pelabuhan, akses beberapa bandara juga ditutup. Orang-orang yang sakit parah sulit mendapatkan perawatan di luar negeri. Ada daftar tunggu yang begitu panjang. Dokter-dokter yang menjadi relawan harus memutar otak sedemikian rupa untuk menyelamatkan pasien dengan obat-obatan yang terbatas.

Salah seorang tokoh yang menjadi korban adalah pendiri Palang Merah Yaman Abdullah Alkhames. Dia meninggal pada Kamis (31/8) setelah operasi jantung. Alkhames seharusnya menjalani operasi lanjutan di Jordania atau Mesir, tapi masuk daftar tunggu. Namun, karena penerbangan keluar masuk Yaman terbatas, nyawanya tak tertolong.

”Dia meninggal karena alasan yang sama seperti jutaan orang lainnya yang hidup menderita di Yaman,” ujar Juru Bicara International Committee of the Red Cross (ICRC) Timur Tengah Iolanda Jaquemet. (*)

(LA/Int/As: Reuters/RT/AlJazeera/J.Pos)

Serangan udara yang dipimpin Saudi membunuh 14 warga sipil, termasuk anak-anak

Posted on

Serangan udara yang dipimpin Saudi membunuh 14 warga sipil, termasuk anak-anak.jpg
Seorang pria membawa mayat seorang gadis pulih dari lokasi serangan udara pimpinan Saudi di Sanaa, Yaman 25 Agustus 2017 © Khaled Abdullah / Reuters
LAPORANAKTUAL.com – Serangan udara, yang tampaknya dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi di Yaman, telah membunuh hingga 14 warga sipil, termasuk enam anak-anak, saksi di laporan lapangan.

Serangan tersebut menargetkan area Faj Attan di pinggiran selatan Sanaa dan juga mengurangi dua bangunan menjadi puing-puing, Reuters mengutip sumber-sumber setempat. Mayat beberapa anak, yang nampak berusia 10 tahun, telah ditemukan oleh regu penyelamat, kata agensi tersebut.

Menurut AP, saksi mata mengatakan bahwa setidaknya 14 warga sipil terbunuh dalam serangan udara pagi hari, dan korban tewas diperkirakan akan meningkat saat tim penyelamat menarik lebih banyak korban dari reruntuhan tersebut.

Serangan udara yang dipimpin Saudi membunuh 14 warga sipil, termasuk anak-anak 2.jpg
Orang-orang mencari di bawah reruntuhan sebuah rumah yang hancur akibat serangan udara yang dipimpin oleh Saudi di Sanaa, Yaman 25 Agustus 2017 © Khaled Abdullah / Reuters

Berita tersebut muncul dua hari setelah sebuah pemboman di Saudi menewaskan puluhan orang, kebanyakan dari mereka warga sipil, di sebuah hotel di Sanaa dilaporkan berada di sebelah sebuah pos pemeriksaan pemberontak.

Serangan Rabu tersebut dikecam oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB, yang mengatakan bahwa koalisi pimpinan Saudi bertanggung jawab untuk melindungi warga sipil di Yaman.

“Kami mengingatkan semua pihak dalam konflik tersebut, termasuk Koalisi, tentang tugas mereka untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional,” kata juru bicara Liz Throssell. “Tidak jelas pada saat ini penyelidikan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah mereka lakukan.”

PBB dilaporkan berencana untuk memasukkan daftar hitam ke Arab Saudi sebagai sebuah negara yang terlibat dalam pelanggaran hak anak-anak untuk jumlah korban tewas yang tinggi dalam kampanyenya terhadap anak-anak di Yaman.

Sebuah laporan PBB yang bocor ke media pekan lalu mengatakan bahwa separuh dari korban anak-anak di negara tersebut disebabkan oleh serangan udara koalisi.

PBB mencoba merek Riyadh sebagai pelanggar hak anak-anak tahun lalu, namun mundur setelah Saudi mengancam akan mengurangi pendanaan program bantuan PBB.

Namun, kebocoran laporan tersebut mengindikasikan bahwa skala kekejaman yang dilakukan di Yaman terlalu tinggi untuk menutup mata, bahkan dengan Arab Saudi yang membobolnya, percaya Catherine Shakdam, penulis dan komentator Timur Tengah.

“Kekejaman Arab Saudi di Yaman bukanlah isapan jempol dari imajinasi siapa pun; Mereka adalah fakta – kenyataan bahwa jika tidak ditangani akan memungkinkan terjadinya genosida. Perang Yaman yang tepat sudah lama melampaui politik atau geopolitik, “ katanya kepada sebuah media rusia .

Arab Saudi dan sekutu-sekutunya telah melakukan perang melawan pemberontak Syiah di Yaman, dalam upaya untuk menyingkirkan presiden Yaman yang digulingkan tersebut. Kampanye dan blokade yang diberlakukan Saudi terhadap negara miskin tersebut telah berkontribusi pada krisis kemanusiaan di Yaman, termasuk wabah kolera dan malnutrisi populasi yang terus berlanjut, kata organisasi hak asasi manusia.

Kekuatan utama Barat, yang mendorong AS dan Inggris, telah berkontribusi dalam upaya perang Saudi dengan menjual senjata Riyadh dan memberikan misi koalisi udara dengan mengisi bahan bakar dan menargetkan intelijen. (LA/int/ruto/AK)

Qatar Ungkap Dukungan Saudi dan UEA kepada al-Qaeda di Yaman

Posted on Updated on

Qatar Ungkap Dukungan Saudi dan UEA kepada al-Qaeda di Yaman

LAPORANAKTUAL.com – Qatar mengungkap dokumen yang menunjukkan dukungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) kepada teroris al-Qaeda dan teroris takfiri Daesh (ISIS).

Seperti dilansir FNA, jaringan berita Aljazeera Qatar mempublikasikan dokumen baru yang berafiliasi dengan para pakar Komite Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana dokumen ini menunjukkan dukungan finansial Riyadh dan Abu Dhabi kepada kelompok-kelompok takfiri seperti al-Qaeda di selatan Yaman.

Berdasarkan dokumen tersebut, Abu Abbas memperoleh dukungan finansial langsung dari UEA dalam perang di Yaman dan mengizinkan kelompok teroris al-Qaeda untuk memperkuat posisinya di kota Aden, selatan negara ini.

Abu Abbas membatasi aktivitas Partai Islam, al-Islah di selatan Yaman sebagai imbalan dari bantuan finansial tersebut.

Pada Oktober 2016, Keudataan Besar Qatar di Washington juga menyerahkan dokumen diplomatik kepada Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, Menteri Luar Negeri Qatar.

Dokumen ini menunjukkan bahwa Mohammad bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi dan Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota UEA mendukung sejumlah pemimpin teroris al-Qaeda dan Daesh di Yaman.

Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutus hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 atas tuduhan mendukung kelompok-kelompok teroris. (LA/int/AK)