korupsi

Mahfud: Novanto Ketua DPR Terburuk Sejak Era Reformasi

Posted on Updated on

nUv7DSLPGuNovanto Ketua DPR Terburuk Sejak Era Reformasi

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut DPR sedang dipimpin ketua terburuk sejak era reformasi. Hal itu dilihat dari kasus hukum yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto maupun para pimpinan DPR sebelumnya.

“Dari Harmoko, Akbar Tanjung, Agung Laksono, Marzuki Alie sampai Setya Novanto, bisa dibilang Setya Novanto terburuk,” kata Mahfud saat jumpa pers di Jalan Dempo Nomor 3, Jakarta Pusat, Kamis, 16 November 2017.

Mahfud menegaskan pimpinan DPR sebelum Novanto tak satu pun menghindari proses hukum. Salah satunya, Ketua DPR Akbar Tanjung sempat menjadi tersangka dalam kasus korupsi Bulog ketika menjabat pada awal 2000-an. Upaya KPK menjemput paksa dianggap tepat. Tindakan itu menjadi bukti ketegasan negara dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

“KPK tadi malam sudah melakukan upaya jemput paksa walaupun belum berhasil. Menggembirakan dari jemput paksa semalam, pertama negara ini kuat dan tegas,” ucap pakar hukum tata negara itu.

Setya Novanto menghilang tadi malam. Sejak semalam hingga dini hari, penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto. Mereka berencana menjemput paksa Novanto. Sayangnya, Novanto tak ditemukan.

Penyidik KPK menggeledah rumah Novanto dan menyita sejumlah barang bukti. Ada sekitar tiga tas jinjing, satu koper, dan satu set alat elektronik dibawa dari kediaman Novanto. (LA/nas/metrotvnews/AK)

Pertaruhan Masa Depan Arab Saudi

Posted on

pertaruhan-masa-depan-arab-saudi.jpg

LAPORANAKTUAL.com, Riyadh – Langkah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman,32, menahan anggota kerajaan, menteri, dan investor dalam kasus korupsi, tak hanya memperkuat pengaruhnya. Langkah tegas itu juga dilakukan untuk membangun masa depan Saudi.

Badan antikorupsi yang dipimpin Mohammed bin Salman itu tidak pandang status. Sebanyak 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri telah ditahan atas tuduhan korupsi.

Salah satu yang ditahan adalah miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal yang merupakan salah satu pebisnis paling tersohor di Saudi. Prince Alwaleed merupakan keponakan Raja Salman dan pemilik perusahaan investasi Kingdom Holding 4280.SE yang berinvestasi pada perusahaan seperti Citigroup dan Twitter.

Pembersihan terhadap elite politik dan bisnis Saudi juga menargetkan Kepala Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah yang ditahan dan digeser dari jabatannya sebagai Menteri Garda Nasional. Pangeran Miteb diganti Pangeran Khaled bin Ayyaf.

“Berbagai tuduhan terhadap Pangeran Alwaleed adalah pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan terhadap pejabat,” ungkap seorang pejabat Saudi pada kantor berita Reuters.

Adapun Pangeran Miteb dituduh melakukan penggelapan, menggaji pegawai fiktif, dan memberikan berbagai kontrak pada perusahaannya sendiri, termasuk kesepakatan senilai USD10 miliar untuk walkie talkie dan peralatan militer antipeluru senilai miliaran riyal Saudi.

Langkah cepat ini dilakukan Putra Mahkota Mohammed bin Salman setelah komite antikorupsi dibentuk Raja Salman dengan dekrit pada Sabtu (4/11). Komite itu memiliki wewenang melakukan investigasi kasus, mengeluarkan surat perintah penahanan, larangan perjalanan, dan penyitaan aset.

“Tanah air tidak akan ada hingga korupsi diberantas dan koruptor bertanggung jawab,” kata dekrit Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Beberapa pengamat menilai penangkapan ini merupakan langkah awal membersihkan tokoh-tokoh berpengaruh saat dia memperkuat pengaruh di Saudi. Langkah ini mengingatkan publik pada kudeta istana pada Juni lalu saat Mohammed bin Salman menggeser kakak sepupunya, Mohammed bin Nayef, sebagai pewaris takhta dan menteri dalam negeri.

Pemecatan Pangeran Miteb dari posisi pemimpin Garda Nasional pun telah diprediksi karena lembaga itu memiliki basis kuat pada suku-suku di Arab Saudi. Tahun lalu, Mohammed bin Salman juga telah menjadi pembuat keputusan puncak untuk kebijakan militer, luar negeri, ekonomi, dan sosial.

Sejumlah anggota dinasti Al Saud pun merasa frustrasi dengan melejitnya pengaruh Mohammed bin Salman. “Batas antara dana publik dan uang kerajaan tidak selalu jelas di Arab Saudi yang menerapkan sistem kerajaan, karena sebagian besar hukum tidak secara sistematis disusun dan tidak ada parlemen yang dipilih publik,” ungkap laporan Reuters.

WikiLeaks juga merilis dokumen tentang bagaimana semua anggota kerajaan mendapat tunjangan bulanan yang besar serta skema sumber uang sebagian digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah. Para pengamat mengatakan, penangkapan itu bertujuan lebih luas dibandingkan dengan hanya terkait korupsi.

Langkah itu, menurut pengamat, bertujuan membersihkan potensi oposisi terhadap agenda reformasi Pangeran Mohammed yang ambisius. Agenda reformasi itu populer di kalangan para pemuda Saudi, tapi mendapat penolakan dari beberapa tokoh lama yang lebih nyaman dengan tradisi lama kerajaan.

Beberapa langkah reformasi itu antara lain pada September lalu saat Raja Salman mencabut larangan perempuan mengemudi mobil. Adapun Pangeran Mohammed mencoba mengubah tradisi konservatif selama beberapa dekade dengan mempromosikan hiburan publik dan kunjungan oleh turis asing.

Putra Mahkota juga memangkas belanja negara untuk beberapa bidang dan berencana melakukan penjualan aset-aset negara, termasuk menjual sebagian saham perusahaan minyak Saudi Aramco di pasar global.

Pangeran Mohammed juga memimpin Saudi dalam perang dua tahun di Yaman untuk memerangi militan yang didukung Iran. Tidak hanya itu, Pangeran Mohammed menerapkan berbagai sanksi terhadap Qatar karena dituduh mendukung terorisme.

“Pangeran Mohammed bukannya membentuk aliansi, tapi memperluas genggaman besinya pada keluarga kerajaan, militer, dan Garda Nasional untuk menghadapi apa yang bisa menjadi oposisi dalam keluarga serta militer untuk reformasinya dan perang Yaman,” ungkap James Dorsey dari AS.

Rajaratnam School of International Studies, Singapura. Meski demikian, kepentingan dinasti Al Saud tetap terlindungi. “Baik Raja Salman dan pewarisnya Mohammed bin Salman berkomitmen penuh pada mereka. Apa yang mereka inginkan ialah memodernisasi kekuasaan, tidak hanya untuk 2030, tapi lebih dari itu,” kata pakar politik Joseph Kechichian. (LA/int/sindonews/AK)

KPK Mengembalikan Hasil Korupsi ke Kas Negara Mencapai Rp 1,7 T

Posted on

KPK Mengembalikan Hasil Korupsi ke Kas Negara Mencapai Rp 1,7 T.jpg

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta – Irene Putri, Pelaksana tugas (plt) Unit Pelacakan Aset Pngelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK (Labuksi) menyampaikan, bahwa aset milik negara atas pidana korupsi yang berhasil dikembalikan KPK mencapai sekitar Rp 1.917 triliun.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak 2005 hingga 2017, dan didapat dari denda, uang pengganti dan rampasan. Rinciannya, denda sekitar Rp 66,3 miliar, uang pengganti sekitar Rp 908,724 miliar dan uang rampasan sekitar Rp 942,478 miliar.

“Aset recovery total sampai Juni 2017 (totalnya) Rp 1,97 triliun,” kata Irene dalam suatu diskusi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Irene menambahkan, asset recovery yang nilainya hampir Rp 2 triliun itu diperoleh tidak hanya dari penyitaan di dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Irene mencontohkan penyitaan aset yang ada di luar negeri dan masih terkait perkara korupsi, yakni kasus pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) di PT Pertamina (Persero).

“Kalau yang sudah berkekuatan hukum tetap misalnya kasus Innospec Pertamina ada uang 190 dollar AS di Singapura dirampas untuk negara,” katanya lagi.

Saat itu, meskipun sudah dilakukan kerjasama tapi penyitaan tidak langsung dapat dilakukan karena masih harus menunggu persidangan di sana selesai.

Dalam prosesnya, Irene menjelaskan, Jaksa eksekusi KPK bekerja sama dengan aparat penegak hukum Singapura melalui mekanisme mutual legal assistance (MLA).

“Prosesnya bukan proses sekejap dan menunggu persidangan di sana, tapi perintah hakim di sini menyetujui aset dikembalikan ke Indonesia,” kata Irene. (LA/nas/kompas/AK)

KPK Tangkap Penegak Hukum di Manado

Posted on Updated on

laporanaktual.com-Jakarta KPK melakukan operasi tangkap tangan di Manado, Sulawesi Utara. Oknum yang ditangkap salah satunya disebut merupakan aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi yang diterima detikcom, Sabtu (7/10/2017), operasi senyap dilakukan di Manado. Ada dua orang yang ditangkap dalam OTT itu.

“Hakim dan anggota DPRD,” ujar sumber tersebut kepada detikcom.

Saat ini tim dari KPK masih berada di lapangan untuk mencari sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Belum diketahui secara pasti kedua orang tersebut ditangkap dalam kaitan perkara apa.

“Pasukan masih kerja,” kata sumber yang sama.  (la/na/a22)

sumber : dtk

Walkot Batu Langsung Dipecat Partai, KPK Sita Uang dari Penangkapan

Posted on

Walkot Batu Langsung Dipecat Partai, KPK Sita Uang dari Penangkapan.jpg
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko/Foto: Dok. Humas Pemkot Batu

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta – KPK menyita uang dari penangkapan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko. Uang tersebut diduga untuk fee proyek pengadaan.

“Sejumlah uang diamankan, diduga pemberian terkait dengan fee proyek di daerah setempat,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Sabtu (16/9/2017).

Total ada 5 orang yang ditangkap termasuk Walkot Batu dan pejabat unit pengadaan.

“Saat ini sebagai tindakan awal, tim membawa 5 org tersebut ke kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Kami akan infomasikan lebih lanjut hasil OTT ini dalam konferensi pers besok,” papar Basaria.

PDI Perjuangan langsung memecat Eddy Rumpoko dari keanggotannya di partai. Tindakan Eddy Rumpoko disebut PDIP memalukan.

“Sesuai dengan disiplin partai, partai memiliki sanksi pemecatan seketika atas pelanggaran tersebut karena berulang kali partai mengingatkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terpisah.

Sanksi pemecatan menurut Hasto merupakan aturan disiplin yang ditegakkan PDIP. PDIP lewat forum internal juga sudah mengingatkan kader atau pengurus yang menjadi pejabat atau kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri lewat korupsi.

“Tidak ada bantuan hukum. Dengan tegas PDIP memberikan sanksi pemecatan atas tindakan yang memalukan,” ujar Hasto. (LA/nas/detik/AK)

Ditangkap KPK, Wali Kota Batu Punya Kekayaan Rp 18 M dan 14 Mobil

Posted on

Foto: Dok. Humas Pemkot Batu

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta – Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap KPK. Dia disebut dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Berapa harta kekayaan yang dimiliki Eddy?

Dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Eddy terakhir melapor pada 1 Juni 2015. Total harta yang dimiliki yakni Rp 16.438.612.628 dan 181.437 USD (Rp 2,4 miliar).

Harta tersebut terbagi dari harta bergerak dan tidak bergerak. Eddy diketahui memiliki aset aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Malang, Batu dan Yogyakarta.

Salah satu aset tanah di Batu milik Eddy yakni tanah berukuran 4.560 meter persegi senilai Rp 350 juta. Sementara di Jakarta Selatan, Eddy punya aset tanah seluas 90 meter persegi senilai Rp 1,2 miliar.

Dalam laporan, Eddy memiliki aset benda bergerak berupa mobil yang jumlahnya 14 unit. Mobil tersebut dari berbagai merek dan pabrikan Asia hingga Eropa yakni BMW, Mercedes-benz, Toyota, Mazda, Hyundai dan Nissan.

Total aset mobil Eddy mencapai Rp 3,8 miliar. Selain itu, Eddy juga mengoleksi barang seni dan antik yang dalam laporan jumlahnya Rp 2,35 miliar. (LA/nas/detik/AK)

KPK Tangkap Lima Orang Anggota DPRD Banjarmasin

Posted on

fb511eb5-0dc2-4981-bedd-f886019c9c2d_169.jpg
Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta – Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dicokok lembaga anti korupsi, pada Kamis (14/9) malam.

Selain menangkap seorang anggota dewan, tim KPK turut menciduk pejabat Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 

“Sejauh ini diamankan sekitar 5 orang dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD dan swasta,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Jumat (15/9).

Agus mengatakan, pihaknya menduga telah terjadi transaksi suap terkait dengan pembahasan peraturan daerah. Tim KPK, lanjutnya turut mengamankan sejumlah uang dari tangan mereka.

“Tim juga mengamankan sejumlah uang,” tuturnya.

Mereka berlima saat ini telah berada di Kalimantan Selatan, untuk menjalani pemeriksaan.

Lima orang tersebut baru akan dibawa ke kantor KPK, untuk pemeriksaan lebih lanjut pada siang nanti.

“Dalam waktu maksimal 24 jam status pihak-pihak yang diamankan akan ditentukan,” ujar Agus. (LA/nas/cnnindonesia/AK)