Jokowi: Indonesia Akan Jadi 4 Besar Negara Terkuat pada 2045

Posted on Updated on

Laporanaktual.com-Jakarta Presiden Joko Widodo meyakini, pada 2040-2045, Indonesia akan masuk empat besar negara terkuat ekonomi.

Namun, untuk mencapai hal itu, infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia harus baik.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

Jokowi mengatakan, pemerintah sekarang ini memang baru fokus dan berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, baik berupa pembangunan pelabuhan, jalur kereta api luar Jawa, pembangunan jalan tol, dan juga pembangunan pembangkit listrik.

Menurut dia, infrastruktur sangat penting untuk mempersiapkan daya saing Indonesia agar bisa berkompetisi dengan negara-negara lain.

“Tetapi setelah infrastuktur ini, dalam proses beberapa sudah selesai, beberapa akan selesai, tahapan besar kedua yang harus kita lakukan adalah pembangunan SDM, pembangunan sumber daya manusia,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini pengembangan SDM sudah dimulai dengan program pelatihan dan kerja sama antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pondok Pesantren.

“Saya senang sekali bahwa SMK sekarang sudah bekerja sama dengan industri,” ucap Jokowi.

“Saya ingin agar BUMN-BUMN kita, swasta-swasta besar kita kerja sama, dengan pondok pesantren, dengan SMK-SMK,” tambah dia. (jokowi meminta mendikbud tentang SMK)

Kepala Negara meyakini, dengan kombinasi infrastruktur dan SDM yang baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat secara ekonomi.

Apalagi, ia mengaku sudah melihat sendiri bahwa anak muda di Indonesia memiliki kualitas yang tak kalah dari negara lain.

“Hitungan kita, asal jangan ada turbulensi politik, hitungan kita nanti 2040-2045 kita akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonomi,” ucap Jokowi.(LA/NA/A22)

Sumber : kompas

Konteks Besar di Balik Penutupan Kompleks Masjid al-Aqsa

Posted on

Laporan Aktual – Setidaknya sejak Jumat 14 Juli, situasi memanas di Kota Tua Jerusalem–wilayah 0,9 kilometer persegi yang terletak persis di tengah Yerusalem Barat dan Timur. Pemicunya tak lain penutupan Kompleks Haram al-Syarif atau yang juga dikenal sebagai Temple Mount, salah satu titik paling sensitif dalam perjalanan pendudukan Israel atas Palestina.

Penutupan akses ke kompleks yang meliputi Masjid al-Aqsa–tempat suci ketiga umat Islam–itu dilakukan Israel menyusul penembakan atas tiga polisi Israel di luar Kompleks oleh tiga pemuda Palestina dari desa Umm Fahm di Yerusalem. Dua polisi Israel dan tiga pemuda Palestina tewas dalam insiden yang terjadi pada Jumat 14 Juli pukul 7 pagi.

Hanya berselang sejam kemudian, otoritas Israel memutuskan untuk menutup akses ke Kompleks Haram dan memasang alat pendeteksi logam (metal detector).Keputusan inilah yang memancing kemarahan warga Palestina di Yerusalem.

Mereka menolak memasuki Kompleks Haram jika harus melalui metal detector. Mereka pun menggelar protes massal dengan salat di luar Kompleks. Jumat 21 Juli, polisi Israel membubarkan paksa protes mereka, sehingga menewaskan tiga Palestina dan melukai ratusan lainnya, demikian dilaporkan media Israel Haaretz.

Nir Hasson dari Haaretz menulis, bagi warga Palestina di Yerusalem, Kompleks Haram al-Syarif lebih dari sekedar simbol keagamaan tapi simbol keterbebasan dari pendudukan Israel. “Setiap upaya apa pun untuk membatasi akses ke sana akan dipandang sebagai ancaman terhadap identitas dan kehidupan mereka,” tulis Hasson.

Sejak Israel berdiri dan memulai pendudukan militer atas tanah Palestina pada 1948, Yerusalem bisa dikatakan tak pernah bisa mereka miliki sepenuhnya. Lepas Perang 1948, Israel memang sukses menganeksasi bagian barat Yerusame sementara bagian timur kota itu dikuasai Yordania.

Namun, baik penguasaan Israel maupun Yordania tak pernah diakui secara legal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB hingga kini masih menyebut Yerusalem sebagai wilayah pendudukan Israel.

Pascaperang Enam Hari 1967, Yerusalem, termasuk Kota Tua, secara militer jatuh ke tangan Israel. Namun, Israel meneken kesepakatan dengan otoritas Yordania bahwa pengelolaan Kompleks Haram al-Syarif diserahkan kepada sebuah yayasan wakaf di bawah kendali Raja Yordania. Dalam kesepakatan itu, Muslim berhak mengakses Kompleks Haram, termasuk Masjid al-Aqsa, sedangkan Yahudi bisa beribadah di Tembok Ratapan yang terletak di bagian barat dinding Kompleks.

Menurut jurnalis Israel Dan Cohen, meskipun kesepakatan itu masih diakui Israel hingga kini, kelompok ekstremis Israel terus berkampanye agar Pemerintah mereka mengambil kendali penuh atas Kompleks Haram. Terinspirasi dari sejarah biblikal tentang Kuil Sulaiman yang berdiri di atas Kompleks itu lebih dari 3.000 tahun lalu, mereka mempropagandakan pembangunan kembali kuil itu, yang menurut Cohen akan berimplikasi kepada penghancuran situs suci Islam di sana.

Propaganda itu, Cohen bilang, kini menjadi agenda utama proyek Zionis dan sejak tiga dekade terakhir kian mempengaruhi kebijakan arus utama Tel Aviv. Kunjungan Perdana Menteri Ariel Sharon ke Kompleks Haram pada September 2000–lengkap dengan tentara dan helikopter yang meraung-raung di udara–menurut Cohen bagian dari propaganda provokatif tersebut. Provokasi Sharon kemudian memicu gelombang perlawanan masif Palestina, yang dikenal dengan Intifada Kedua. Provokasi terakhir adalah rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membangun terowongan-terowongan khusus peziarah Yahudi di bawah Kompleks Haram.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Real News Network, Selasa 18 Juli, Cohen menyebut Gerakan Temple Mount sebagai nukleus dari propaganda tersebut. Lalu, apa dan siapa di balik gerakan ini?

Gerakan ini menjadi payung bagi kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan Israel yang memiliki satu keyakinan yang sama: mewujudkan nubuat biblikal untuk mendirikan kembali Kuil Sulaiman di Kompleks Haram al-Syarif. Menurut Cohen, keyakinan itu menyimpang dari ajaran Yahudi Ortodoks. Yang terakhir justru melarang umat Yahudi mendirikan kembali kuil itu kecuali melalui intervensi supernatural. “(bagi Yahudi Ortodoks), Kuil itu akan turun dengan sendirinya dari langit,” kata Cohen yang juga sutradara film dokumenter “Killing Gaza”.

Namun, sejak 120 tahun silam, Zionisme meyakini bahwa sudah saatnya mereka mengambil alih peran Tuhan dan mendirikan kembali Kuil itu. Nah, ide inilah yang menurut Cohen perlahan tapi pasti mulai merasuki pikiran warga Israel dan kebijakan arus utama Tel Aviv.

Cohen mendaftar sejumlah pernyataan pejabat Israel yang intinya menyerukan pengambilalihan total Kompleks Haram, pendirian kembali Kuil, dan bahkan pengusiran warga Palestina dari Yerusalem. Mereka antara lain sejumlah anggota parlemen seperti Nissan Slomiansky dan Motiv Yegev serta Wakil Menteri Pertahanan Eli Ben-Dahan.

Menurut pengajar Perbandingan Agama pada Universitas Tel Aviv, Tomer Persico, setidaknya separuh kader Likud, partai berkuasa di Israel, mendukung Gerakan Temple Mount. Meskipun Yahudi Ortodoks menentang ide gerakan ini, terdapat sejumlah figur rabi yang justru aktif mempropagandakannya.

Di antara mereka adalah rabi kelahiran Amerika Serikat Yehuda Glick. Pada 2014, Glick selamat dari percobaan pembunuhan oleh seorang pemuda Palestina usai menyampaikan ceramah provokatif di Menachem Begin Heritage Center. Mutaz Hijazi, pemuda Palestina yang dituduh mencoba membunuh Glick, ditembak mati polisi Israel di jalanan tanpa proses peradilan.

Insiden tersebut memicu bentrokan antara warga desa Abu Tor, kampung Hijazi, dengan polisi Israel. Sementara pada saat yang sama, Gerakan Temple of Mount berunjuk rasa sambil menyerukan pendirian kuil dan pengusiran Palestina dari Yerusalem.

Menurut catatan Cohen, Pemerintah di Tel Aviv tak sungkan mendukung gerakan ekstremis itu. Nyaris tiap hari, pendukung gerakan itu mendatangi Kompleks Haram dengan pengawalan ketat militer dan polisi Israel sambil meneriakkan seruan provokatif. Cohen juga mengungkap anggaran negara yang mengalir ke gerakan itu, di antaranya 412 ribu shekel atau 1,5 miliar rupiah setiap tahun dari Kementerian Kebudayaan dan 189 ribu shekel atau 705 juta rupiah dari Kementerian Pendidikan.

Pendukung gerakan tersebut juga datang dari ekstremis Kristen di Amerika–kerap diistilahkan dengan Kristen Zionis. Salah satu tokoh utamanya adalah Pastor John Hagee. Direktur Eksekutif Christians United for Israel itu percaya bahwa Kedatangan Kedua Yesus tak akan terjadi sebelum kuil Yahudi dibangun kembali dan situs umat Islam dihancurkan.

Meskipun banyak orang di Amerika tak mereken Hagee karena dia doyan mengeluarkan penyataan rasis, Hagee menjadi tokoh favorit lobi Zionis di Amerika. Ia kerap diundang ke acara Anti-Defamation League dan American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC–dua lembaga lobi Zionis terbesar di negeri Abang Sam.

Cohen berpandangan, apa yang terjadi di sekitar Kompleks Haram saat ini tak bisa dilepaskan dari konteks besar tersebut. Propaganda provokatif Gerakan Temple Mount awalnya bertujuan memancing reaksi Palestina, sehingga Israel bakal memiliki dalih untuk mengubah status quo di Kompleks Haram al-Syarif.

Strategi serupa sukses digelar atas Kompleks Haram Ibrahim di Hebron, Tepi Barat, atau yang juga dikenal dengan Gua Leluhur oleh Yahudi. Pada 1994, setelah pembantaian atas jemaah Masjid al-Khalil oleh pemukim Yahudi asal Amerika, Baruch Goldstein, yang kemudian memicu reaksi Palestina, orotitas Israel memutuskan membagi kompleks itu menjadi dua bagian: satu untuk Yahudi dan yang lain untuk Muslim. “Jika saat ini berkunjung ke Kota Tua Hebron, Anda akan menyaksikan bentuk paling mengejutkan dari kebijakan apartheid Israel,” ujar Dan Cohen.

Sumber : indopress.id

Korut Sebut Peluncuran Rudal Antarbenua Peringatan Keras Bagi AS

Posted on Updated on

LaporanAktual – Pyongyang – Korea Utara (Korut) mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menggelar uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk kedua kalinya pada Jumat (28/7) waktu setempat. Kantor berita resmi Korut, KCNA menyebut bahwa rudal tersebut sebagai peringatan keras bagi Amerika Serikat.

Disebutkan KCNA seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (29/7/2017), rudal ICBM tersebut terbang selama 47 menit dan 12 detik dan berhasil mencapai ketinggian maksimum 3.724,9 kilometer. Uji coba tersebut diperintahkan oleh pemimpin Korut Kim Jong-Un yang menegaskan, program senjata negeri komunis itu merupakan aset tak ternilai yang tak bisa diambil atau digantikan. Kim mengatakan seperti dikutip KCNA, peluncuran rudal tersebut mengkonfirmasi bahwa daratan AS berada jangkauan serangan rudal Korut.

Kim juga mengatakan, uji coba tersebut menunjukkan kemampuan Korut untuk meluncurkan rudal “kapan saja dan di mana saja.”

“Pemimpin Kim Jong-Un menyatakan kepuasan tinggi dengan uji coba yang sangat berhasil tersebut dan memuji para pengembangnya,” demikian dilaporkan KCNA.

“Pemimpin menyatakan dengan sangat bangga bahwa uji coba itu juga mengkonfirmasi seluruh dataran AS berada dalam jangkauan serangan kami,” demikian disampaikan KCNA.

Peluncuran rudal Korut ini dipantau oleh Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan. “Korea Utara menembakkan rudal balistik ke arah Laut Timur dari sekitar wilayah Mupyong-ri, provinsi Jagang sekitar pukul 23.42 waktu setempat,” demikian pernyataan bersama para Kepala Staf Gabungan atau JSC Amerika Serikat dan Korsel yang dikutip dari Korea Times, 29 Juli 2017.

Disebutkan bahwa rudal tersebut meluncur dengan jarak jangkauan mencapai 1.000 kilometer dan ketinggian sekitar 3.700 kilometer, sebelum akhirnya mendarat di Laut Jepang. Menurut JCS, rudal ICBM ini merupakan jenis terbaru dari yang sebelumnya diluncurkan Korut, jika dilihat dari kemampuan jarak tempuhnya.

Menurut JCS, dengan kemampuan jarak tempuh terbaru itu, rudal tersebut bisa mencapai Chicago jika rudal ICBM itu ditembakkan dari kota Wonsan, yang berada di timur Korut. (LA/Int/detik/AK)

Kim Jong-Un: Seluruh AS Dalam Jangkauan Serangan Korea Utara

Posted on Updated on

Laporanaktual-Kim Jong-un mengatakan keberhasilan itu menunjukkan kemampuan Korut untuk meluncurkan rudal ke mana pun dan kapan pun.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un mengatakan bahwa uji coba peluncuran rudal antar benua tersebut membuktikan bahwa seluruh wilayah AS berada dalam jangkauan serangan mereka, lapor media pemerintah Korut” dilansir detik.com

Ia membanggakan keberhasilan uji coba terakhir rudal balistik antar benua mereka, yang digambarkan sebagai ‘peringatan tegas’ terhadap AS.

Peluncuran rudal antar benua terakhir itu dilakukan tiga minggu setelah tes rudal ICBM pertama Korea Utara.

Presiden AS Donald Trump menyebutnya “tindakan terbaru dari rezim Korea Utara yang sembrono dan berbahaya.”

Korea Utara mengatakan bahwa ICBM itu terbang selama lebih dari 47 menit dan mencapai ketinggian 3.724km.

Kantor berita pemerintah Korut, KCN, melaporkan: “Pemimpin (Kim Jong-un) mengatakan dengan bangga bahwa uji tersebut memastikan bahwa seluruh wilayah daratan AS berada dalam jangkauan serangan kami.”

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa roket itu adalah Hwasong-14, model yang sama yang diuji Korea Utara pada 3 Juli.

AFP AS dan Korea Selatan melakukan latihan tembak-menembak dengan menggunakan rudal permukaan-ke-permukaan sebagai reaksi atas uji coba rudal antar benua Korut.

Laporan hari Jumat mengatakan rudal tersebut meluncur turun di laut lepas utara Jepang.

Sebagai reaksinya, militer AS dan Korea Selatan melakukan latihan tembak-menembak dengan menggunakan rudal permukaan-ke-permukaan, kata seorang pejabat departemen pertahanan AS.

Rudal-rudal tersebut ditembakkan ke “perairan teritorial Korea Selatan di sepanjang pantai timur,” kata sebuah pernyataan militer AS.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo mengatakan bahwa mereka akan mempersiapkan langkah-langkah independen untuk menghentikan ancaman Korut, mempercepat penempatanh sistem anti rudal Thaad yang dipasok oleh AS.

Korut telah berulang kali menguji-coba rudal, yang merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB.

Pentagon mengatakan rudal terbaru diluncurkan pada pukul 23:41 waktu setempat (21:41 WIB) dari sebuah pabrik senjata di provinsi Jagang.

Belum jelas, mengapa Korea Utara meluncurkan rudal di malam hari – tidak seperti biasanya. Sebelumnya belum pernah pula ada peluncuran rudal dari provinsi Jagang, mengindikasikan bahwa ada lokasi peluncuran yang tidak diketahui sebelumnya oleh dunia.

ICBM bisa mencapai ketinggian hingga di luar atmosfer bumi. Dengan menggunakan lintasan tajam dengan ketinggian yang tinggi memungkinkan Korea Utara untuk menghindari penembakan di negara-negara tetangga.

AS, Jepang dan Korea Selatan keras mengecam langkah terakhir Pyongyang ini.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan hal itu menunjukkan ancaman terhadap keamanan negaranya ‘serius dan nyata,’ sementara juru bicara Pentagon Jeff Davis mengatakan bahwa AS siap untuk membela negara mereka “dan sekutu kami dari segala bentuk serangan atau provokasi.”

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in melangsungkan sebuah pertemuan keamanan darurat di tengah malam.

Meskipun uji coba peluru kendali terus berlangsung, para ahli yakin bahwa Korea Utara belum memiliki kemampuan untuk memperkecil hulu ledak nuklir agar bisa dipasang pada rudal jarak jauh, dan memastikannya terlindung hingga mencapai sasaran.Korut Sebut Peluncuran Rudal Antarbenua Peringatan Keras Bagi AS

Mereka mengatakan banyak rudal Korea Utara yang tidak dapat mencapai sasaran secara akurat.

Namun, yang lain percaya bahwa pada tingkat uji coba sekarang, Pyongyang dapat mengatasi masalah ini dan dalam tempo lima hingga 10 tahun bisa mengembangkan senjata nuklir yang dapat menyerang AS.(LA/Detik/INT/A22)

Geopolitik Timur Tengah antara Iran-Qatar dan Saudi

Posted on Updated on

Minyak.jpgKamis, 20 juli 2017

Fokustoday.com. Ribut-ribut urusan Saudi dan Qatar, maka marilah kita lihat konstalasi Saudi dan Qatar utamanya hubungannya dengan Minyak dan Uang. Kalau minyak bumi cadangan Saudi itu No1 didunia, maka gas alam cadangan Qatar adalah No1 (apalagi trend dunia pakai LNG karena bersih). Dalam urusan kekayaan (fulus), maka Qatar lebih liquid dari Saudi, karenanya Qatar tidak mau didekte oleh kebijakan GCC (Gulf Community Countries) yang dipimpin Saudi dan AS. Qatar sekarang berteman dengan Iran. GCC pimpinan Saudi (dalam kendali AS) mesra dengan Israel sedangkan Qatar sangat baik berhubungan dengan Iran & membantu perjuangan Hamas yang di cap oleh Israel dan AS sebagai terroris. Turki mendukung kebijakan Qatar. Iran juga berhubungan cukup baik sekarang dengan Turki. Read the rest of this entry »

HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya

Posted on

HTI 2Laporanaktual.com – Pemerintah menganggap ideologi ormas HTI tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

“Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2017).

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri,” lanjut Freddy.

Sementara itu, faktanya, HTI mengusung gerakan khilafah sebagai visi mereka. Namun, mereka membantah anti-Pancasila.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya menyatakan bahwa semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

Pemerintah kemudian mengkaji soal badan hukum HTI berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh ormas HTI.

“Dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” kata Freddy.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

Kemenkumham mencabut surat keputusan penerbitan itu dengan nomor surat AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

“Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” tutur Wiranto ketika itu.

Uji materi

HTI sudah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Selasa (18/7/2017) sore, dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menjelaskan, melalui gugatan tersebut pihaknya bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir.

Selain itu, lanjut Yusril, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain langkah uji materi, HTI dan sejumlah ormas Islam lain melobi fraksi di DPR agar menolak Perppu tersebut menjadi UU.

Draf perppu sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Selanjutnya, akan dibahas oleh 10 fraksi, apakah diterima atau ditolak menjadi UU.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang dengan Perppu Ormas.

Wiranto menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.

HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya

Posted on Updated on

HTI 2.jpg
Kamis, 20 Juli 2017

Laporanaktual.com.  Pemerintah menganggap ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

“Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2017).

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri,” lanjut Freddy.

Sementara itu, faktanya, HTI mengusung gerakan khilafah sebagai visi mereka. Namun, mereka membantah anti-Pancasila.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya menyatakan bahwa semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

Pemerintah kemudian mengkaji soal badan hukum HTI berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh ormas HTI.

“Dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” kata Freddy.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

Kemenkumham mencabut surat keputusan penerbitan itu dengan nomor surat AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

“Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” tutur Wiranto ketika itu.

Uji materi

HTI sudah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Selasa (18/7/2017) sore, dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menjelaskan, melalui gugatan tersebut pihaknya bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir.

Selain itu, lanjut Yusril, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain langkah uji materi, HTI dan sejumlah ormas Islam lain melobi fraksi di DPR agar menolak Perppu tersebut menjadi UU.

Draf perppu sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Selanjutnya, akan dibahas oleh 10 fraksi, apakah diterima atau ditolak menjadi UU.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang dengan Perppu Ormas.

Wiranto menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.