Opini

Saatnya Berpaling dan Tinggalkan AS

Posted on

Saatnya Berpaling dan Tinggalkan AS.jpg

LAPORANAKTUAL.com – Demikian memuakkannya langkah Israel dan Amerika Serikat atas status Jerusalem, perlawanan yang konsisten menjadi keharusan. Selama penindasan dipertontonkan, selama itu pula kita sebagai bangsa yang merdeka harus berani bersikap.

Ketika penindasan itu kian jumawa, kian keras pula kita harus bersuara. Kejumawaan tidak beradab pula yang kini semakin ditunjukkan Israel dan AS. Alih-alih mendengarkan protes dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan yakin bahwa negara-negara lain akan mengikuti langkah sekutu dekatnya untuk memindahkan kedutaan besar mereka ke Jerusalem.

Tidak hanya itu, militer Israel pun mengumumkan pengerahan kekuatan tambahan ke wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai bagian dari persiapan untuk pengembangan lanjutan. Bualan ataupun sungguhan, Israel telah menggenapkan sikap pelecehannya terhadap upaya perdamaian. AS ibarat ikut menari mengiringinya.

Dengan perkembangan itu, tidak sepantasnya pemerintah berdiam diri atau bertahan dengan kecaman-kecaman yang sudah dilontarkan. Seperti juga melawan api yang kian besar, air harus lebih banyak digelontorkan. Respons atas langkah jumawa baru Israel dan AS sesungguhnya dapat berkaca pada seruan Presiden Arab Inter-Parliamentary Union (AIPU), Nahib Berri, pada Maret lalu.

Berri yang juga juru bicara Parlemen Libanon mengajak negara-negara muslim bersatu dengan menutup kedutaan besar mereka di AS. Saat itu, rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan ke Jerusalem memang telah terdengar. Berri menekankan bahwa sesungguhnya penutupan kedutaan negara-negara muslim di AS itu pun hanya merupakan langkah minimal karena nyata-nyata AS dan Israel tidak menggubris kecaman-kecaman yang berulang kali disampaikan.

Langkah tegas diplomatik lewat penutupan kedutaan besar itu semestinya pantas menjadi salah satu pilihan yang akan dibahas dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Rabu (13/12) di Istanbul, Turki. Indonesia harus berada di barisan paling depan dalam meninjau ulang hubungan diplomatik dengan AS.

Meski efektivitas penutupan kedutaan masih bisa dipertentangkan, persatuan negara-negara muslim memang mutlak diperlukan. Bahkan sesungguhnya sikap ini merupakan sikap pantas dari negara-negara lainnya tanpa mengacu pada dasar agama. Itu karena perjuangan yang dilakukan sesungguhnya bukan pula dari segi agama semata, melainkan perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia.

Sikap bersama itu akan menjadi pesan kuat kepada AS dan Israel atas kekuatan persatuan dunia. Terlebih ancaman dari langkah Israel dan AS saat ini bukan tidak mungkin kian menjadi-jadi di masa mendatang. Ketika wilayah suci tiga agama monoteistik saja bisa mereka monopoli, hal-hal hakiki lainnya pun mudah mereka langkahi. (LA/int/mediaindonesia/AK)

Kriminalisasi Ulama di Arab Saudi

Posted on Updated on

f8968c8a-afa0-4076-ba91-c03cd5b32b85_34.jpg
Foto: Ari Saputra

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta – Krisis politik antara Arab Saudi dan Qatar tidak hanya membuat kisruh berkepenjangan di kawasan Teluk, tapi juga membuat goncangan di dalam negeri Arab Saudi. Sejumlah ulama ditangkap dan dipenjara oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Meskipun media Arab Saudi cenderung mendiamkan peristiwa kriminalisasi ulama tersebut, tapi jagat Twitter di dunia Arab ramai membincangkannya.

Selama ini Arab Saudi dikenal sebagai surga bagi para ulama atau pendakwah yang dicekal di negaranya. Mereka eksodus dan diterima dengan lapang dada oleh Arab Saudi. Yang paling populer adalah Zakir Naik, yang divonis terlibat dalam pendanaan gerakan teroris oleh pemerintah India, tapi akhirnya mendapatkan suaka politik dari kerajaan Arab Saudi. Masih ada beberapa ulama lain yang di negerinya terlibat kasus hukum, tapi diberi tempat perlindungan oleh kerajaan Arab Saudi.

Tidak hanya ulama, Arab Saudi juga menampung sejumlah pemimpin negara yang eksodus akibat kisruh politik, seperti Ben Ali, Presiden Tunisia yang tumbang. Juga, Abd Mansour Hadi Rabbu, Presiden Yaman yang dikudeta oleh kelompok Houthi.

Namun, dalam kecamuk politik antara Arab Saudi dan Qatar berbeda. Arab Saudi justru tidak ramah terhadap para ulamanya. Padahal rezim al-Saud bisa bertahan hingga sekarang karena didukung sepenuhnya oleh para ulama yang mempunyai pandangan monolitik ala Wahabisme. Ulama adalah penyangga Dinasti al-Saud, yang didukung sepenuhnya oleh uang berlimpah dari hasil minyak.

Konflik dengan Qatar menyebabkan Arab Saudi harus mengambil langkah keras terhadap para ulama yang dianggap simpati atau netral terhadap Qatar. Sampai sekarang sudah tercatat sekitar 20 ulama yang ditangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi. Di antaranya, Salman Awda, Awad al-Qarni, Ali al-Omari, Ibrahim al-Haritsi, Muhammad bin Abdul Aziz al-Khudhairi, Hasan Farhan al-Maliki, Gharam al-Baysyi, Muhammad al-Hibdan, termasuk juga Pangeran Abdul Aziz bin Fahd.

Ironisnya, mereka ditangkap bukan karena secara eksplisit mendukung Qatar, tapi karena mereka tidak bersuara tentang krisis politik dengan Qatar. Mereka selama ini diam, memilih untuk tidak berkomentar atas kisruh politik dengan Qatar. Harian al-Wathan berdalih bahwa publik yang mendesak agar para ulama tersebut bersuara, bukan pihak kerajaan Arab Saudi.

Dalih Harian al-Wathan tersebut tidak bisa diterima, karena akhirnya pihak keamanan melakukan penangkapan terhadap para ulama tersebut. Di sini ada yang terasa aneh. Biasanya para ulama ditangkap karena terlalu vokal mengkritik sebuah rezim. Tapi, di Arab Saudi berbeda, para ulama ditangkap karena tidak berpendapat dalam konflik dengan Qatar. Maka dari itu, banyak pihak memandang ini bukan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat (hurriyat al-ta’bir), tapi pemberangusan terhadap kebebasan untuk tidak berpendapat atau diam (hurriyat al-shamt).

Selama ini warga Arab Saudi memimpikan kebebasan berpendapat yang masih terasa mahal, berbeda dengan negara-negara Arab lainnya. Pihak kerajaan mengontrol hampir semua media. Siapapun tidak bisa mengkritisi pihak kerajaan.

Kaum muda Arab Saudi baru merasakan kebebasan berpendapat melaui media sosial, khususnya Facebook dan Twitter. Itu pun mereka tidak berani mengkritisi kebijakan kerajaan. Namun, situasinya kini tidak terbendung pasca penangkapan terhadap para ulama karena mereka dianggap tidak berani mengecam Qatar.

Bahkan laman al-Khalij al-Jadid menegaskan, Sa’ud al-Qahthani, penasihat kerajaan dan Turki al-Dakhil, Direktur stasiun televisi al-Arabiyah melakukan pembicaraan via telpon dengan para ulama di atas meminta mereka untuk mengecam Qatar. Tapi mereka menolak, dan akhirnya mereka ditangkap oleh pihak keamanan.

Konon, mereka dipidana terkait dengan kicauan di Twitter pada 2011 yang memberikan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tapi, ada juga yang berpendapat bahwa Salman Awda diciduk karena kicauannya yang berisi doa, Ya Tuhan pertemukanlah hati-hati mereka untuk kebaikan bangsa-bangsa mereka. Secara implisit melalui doa ini mereka meminta agar pemimpin kedua negara (Arab Saudi dan Qatar) dapat mengambil jalan damai, bukan konfrontasi apalagi konflik.

Namun, pihak kerajaan Arab Saudi memandang doa tersebut sebagai sikap netral terhadap Qatar. Pihak kerajaan berharap para ulama di atas mengecam Qatar dan mengikuti sikap keras kerajaan Arab Saudi terhadap Qatar.

Kicauan yang berisi doa oleh Salman Awda sebenarnya merespons upaya mediasi yang dilakukan oleh Donald Trump agar Arab Saudi dan Qatar melakukan komunikasi untuk mencari solusi terbaik. Awda berharap setelah komunikasi antara Syaikh Tamim bin Hamad Al-Thani dengan Pangeran Muhammad bin Salman ketegangan di antara kedua negara Teluk tersebut bisa menemukan jalan keluar dari konflik.

Rupanya pasca komunikasi kedua tokoh tersebut situasinya semakin memburuk. Arab Saudi tersinggung atas pernyataan media Qatar yang dianggap tidak mempunyai niat baik untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan oleh Arab Saud. Yakni, meminta Qatar agar menutup jaringan televisi al-Jazeera dan al-‘Araby al-Jadid, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, membatalkan pangkalan militer Turki di Qatar, membayar uang ganti rugi atas kebijakan luar negeri Qatar yang telah mengancam negara-negara tetangga, serta memberikan informasi yang lengkap dan menyerahkan para oposisi/buronan politik yang tinggal di Qatar.

Arab Saudi tersinggung dengan pernyataan bahwa Qatar akan menjaga kedaulatan negaranya. Qatar dianggap tidak akan memenumi sejumlah persyaratan di atas. Padahal al-Jazeera sudah menegaskan bahwa komunikasi tersebut merupakan sebuah kemajuan untuk menyelesaikan konflik di antara kedua negara.

Namun, sekali lagi situasinya makin tidak menentu. Arab Saudi tetap pada pendiriannya meminta Qatar untuk memenuhi persyaratan. Sementara Qatar juga tidak mau memenuhi persyaratan yang diminta Arab Saudi. Qatar tidak mau didikte oleh Arab Saudi!

Sebagaimana dijelaskan di atas, ketegangan dengan Qatar telah membuat goncangan politik di dalam negeri Arab Saudi. Pihak kerajaan makin keras dalam memberangus pihak-pihak yang dianggap bersimpati atau mengambil sikap netral pada Qatar. Yang menjadi korbannya adalah para ulama.

Dikabarkan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap sejumlah ulama, pemerintah Arab Saudi sudah melakukan pencekalan terhadap mereka. Mereka dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Artinya, pihak keamanan sudah memantau aktivitas mereka terkait kisruh politik dengan Qatar.

Tentu saja peristiwa ini jika tidak diantisipasi dengan baik oleh pihak kerajaan Arab Saudi akan bisa berakibat fatal. Kriminalisasi ulama akan membangunkan macan tidur, khususnya kaum muda. Tarek Osman dalam Islamism: What it Means for the Middle East and the World menegaskan bahwa negara-negara Arab saat ini sedang menghadapi tumbuhnya kaum muda terpelajar yang ingin agar mereka mempunyai masa depan lebih baik. Mereka memimpikan kebebasan dan keadilan.

Kaum muda bisa meluapkan kemarahan dan tergerak untuk melakukan protes. Jika para ulama saja diberangus karena mereka bersikap netral atau diam, apalagi jika mereka mengambil sikap yang berseberangan dengan rezim. Kaum muda hanya menunggu giliran untuk dipersekusi. Ingat, Arab Saudi sekarang mengalami lonjakan kaum muda. Suara mereka harus didengar. Harapan mereka harus dikanalisasi. Jika tidak, bisa berakibat fatal.

Di sini letak persoalannya. Bagaimanapun, kriminalisasi ulama akan berakibat pada defisit kepercayaan terhadap rezim al-Saud. Padahal rezim ini dikenal sangat membutuhkan dukungan dari para ulama. Inikah senjakala dari Dinasti al-Saud?

Zuhairi Misrawi intelektual muda Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah The Middle East Institute, Jakarta

(LA/nas/detik/AKA22)

Tulalit dalam Komunikasi Politik Para Cheerleader

Posted on

556beaa3-043d-4d93-a165-72630872d7c5_43.jpg
Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)

LAPORANAKTUAL.com, Jakarta – “Mereka teriak-teriak Save Rohingya, tapi lupa bahwa saudara-saudara kita sendiri di Sampang juga dianiaya. Standar ganda!”

Selama ribut-ribut Rohingya beberapa waktu terakhir, kalimat macam di atas kerap terdengar. Itu bukan pola baru. Sejak beberapa tahun terakhir, dinamika pergulatan wacana di era medsos terus-menerus membuat kita semakin lihai untuk menagih konsistensi orang lain. Mengkritik sikap-sikap tebang pilih, standar ganda, atau malah yang tanpa standar sama sekali.

Saya merenung-renungkan lagi kutipan kalimat di atas. Secara konteks luas, ia logis. Namun dalam konteks yang lebih sempit, rasanya ada sedikit yang mengganjal.

Begini maksud saya. Dari perspektif wawasan kebangsaan, para aktivis Islam penggiat #SaveRohingya memang tidak menjalankan prioritas sikap yang semestinya. Memang seharusnya tetangga di Sampang yang terusir dari rumah-rumah mereka itulah yang lebih dulu dibela, sebelum pembelaan dilimpahkan kepada yang jauh-jauh di Myanmar sana. Tapi betulkah mereka memegang nilai kebangsaan sebagai pandangan hidup? Di situlah titik problem logika pada kutipan pertanyaan di awal tadi.

Tak sedikit aktivis Islam yang sadar akan masalah kebangsaan. Namun banyak pula yang tidak menjadikan pemahaman tersebut sebagai pandangan dunia mereka. Sebab pandangan mereka adalah keislaman, bukan kebangsaan.

Sebagai kelompok yang berpegang semata kepada nilai keislaman zonder kebangsaan, sikap yang mereka tampilkan dalam kampanye Save Rohingya jelas sudah konsisten. Kenapa? Sebab memang dalam Islam ada doktrin solidaritas sesama muslim. Bahwa sesama muslim adalah bersaudara, bahwa muslim ibarat satu tubuh sehingga bila satu anggota badan sakit maka sakit pula anggota badan lainnya, dan sebagainya.

Solidaritas sesama muslim seperti itu tidak bisa kita nafikan. Ia bagian dari sistem nilai dalam Islam. Ia bagian dari manifestasi keyakinan. Sebagai bagian dari keyakinan, tentu nilai seperti itu sah-sah saja dan harus diakui keberadaannya.

Dengan demikian, ketika mereka lebih peduli kepada muslim Rohingya daripada muslim di Sampang, itu sama sekali bukan standar ganda. Kenapa? Sebab bagi mereka, yang di Sampang itu Syiah, dan Syiah itu bukan Islam!

Maaf, saya harus masuk ke wilayah sensitif ini. Saya sendiri muslim, dan bagi saya yang di Sampang itu juga muslim, tak bedanya dengan saya. Tapi tak bisa kita abaikan bahwa banyak kelompok muslim di Indonesia yang menganggap tetangga di Sampang itu bukan muslim. Walhasil, meski sama-sama terusir dari kampung halaman, saudara-saudara di Sampang tidak masuk dalam semesta solidaritas Islam versi mereka.

Apakah yang begitu itu sah? Sah dong. Lha wong itu keyakinan mereka kok. Secara umum, setiap keyakinan berdiri di atas lempeng-lempeng klaim kebenaran. Ketika pemeluk suatu keyakinan meyakini dirinya masuk surga dan orang lain masuk neraka, ya sah-sah saja. Bahkan keyakinan demikian pun dilindungi undang-undang.

Semua baru akan jadi masalah ketika apa yang mereka yakini itu diekspresikan dalam tindakan-tindakan sosial. Saat keyakinan bergerak jadi ucapan di depan banyak orang, jadi pemasangan spanduk-spanduk di ruang publik, jadi ujaran kebencian dan provokasi di media sosial, jadi sabetan bilah-bilah pentungan, nah barulah itu berbahaya. Bila sudah sampai tindakan-tindakan yang berkonsekuensi sosial, yang mesti menjalankan tugas adalah negara sebagai pengayom semua.

Aduh, jadi melebar, maafkan. Kita kembali ke topik semula. Poinnya, agak ganjil kalau kita menagih konsistensi sikap kebangsaan kepada orang-orang yang memang tidak menjadikan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari sistem nilai yang mereka anut. Jika model demikian dipaksakan, yang terjadi ya tulalit. Tidak nyambung, membuang waktu dan tenaga, memperkeruh suasana, dan kesemuanya itu hanya akan jatuh jadi proses komunikasi yang sia-sia.

Lalu apa yang mesti dilakukan untuk menyikapi hilangnya kesadaran kebangsaan dan lemahnya itikad untuk bersatu dalam keberagaman, sehingga nantinya kita bisa hidup bersama di bawah naungan rumah Indonesia? Wooo kalau itu jelas bukan bagian saya. Silakan tanya ke Mbak Puan saja.

Saya cuma sedang membicarakan komunikasi di kalangan akar rumput yang sering berakhir menabrak dinding. Itu problem krusial dalam pola komunikasi kita. Sekali lagi, pengabaian atas pandangan dunia orang lain yang jadi musababnya. Coba baca ulang baik-baik: pengabaian atas pandangan dunia orang lain. Bukankah itu terdengar agak mirip dengan intoleransi? Tidak persis-persis amat, cuma agak mirip saja.

***
Saya ambil contoh lain, biar lebih lengkap. Pada masa giat-giatnya teman-teman Hizbut Tahrir Indonesia mempromosikan khilafah secara terbuka, para pemuda Banser NU beberapa kali menghadangnya. Misalnya peristiwa yang terjadi di Malang dan Tulungagung.

Kemudian beberapa pihak, terutama para aktivis prodemokrasi, melemparkan kritik keras kepada Banser. “Hoi, katanya kebebasan berpendapat? Ini kenapa Banser malah membungkam kebebasan? Bagaimanapun ide khilafah sekadar gagasan to? Hormati dong! Mana sikap demokratisnya?”

Nah, ini dia. Kalau dicermati karakternya, Banser tidak pernah tampil mencitrakan diri sebagai pembela demokrasi dalam makna liberal, sebagaimana yang diperjuangkan para aktivis HAM dan kawan-kawan. Yang mereka usung selalu Pancasila, NKRI, kebhinnekaan, Islam yang rukun dengan para pemeluk agama lain, dan sejenisnya. Maka, menagih komitmen mereka atas demokrasi (sekali lagi: dalam pemaknaan demokrasi liberal) adalah tagihan yang salah sasaran.

Kalau mau diklasifikasikan, bolehlah dengan semena-mena kita sebut ada dua kategori: “pembela demokrasi”, dan “pembela NKRI”. Para aktivis HAM ada di kelompok pertama, sedangkan Banser masuk kategori kedua. Aktivis HAM konsisten membela kemerdekaan berpendapat sebebas-bebasnya sepanjang tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Adapun Banser membela kebebasan berekspresi sepanjang ekspresi tersebut tidak kontraproduktif dengan eksistensi NKRI.

Walhasil, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan yang dianggap berlawanan dengan spirit NKRI ya dihajar oleh Banser. HTI dan khilafahnya, itu sudah jelas. Selain itu ya apa pun yang dicurigai bau PKI, yang terindikasi menghidupkan kembali komunisme, dan segala yang kiri-kiri. Secara tradisional, Banser memang bersikap frontal menghadapi itu semua.

Di saat yang sama, para “pembela demokrasi” tetap konsisten mendukung kebebasan berpikir dan bersuara, baik suara yang beraroma khilafah maupun komunis. Jelas sekali bedanya titik pijak mereka dengan Banser.

Singkatnya, kalau toh Banser melakukan persekusi atau apalah, yang mereka langgar adalah wilayah hukum. Sementara, konsistensi ideologis tidak mereka langgar sama sekali.

***
Tidak, tidak, tulisan ini bukan sedang membela siapa-siapa. Semua contoh yang saya gambarkan tadi tak lebih dari upaya menjernihkan nalar dalam berkomunikasi. Ingat, benturan pandangan terus-menerus terjadi di antara kita. Namun sejauh ini rasanya semua itu tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Salah satunya ya karena tulalit massal yang terjadi dalam dialog-dialog kita.

Terakhir, saya jadi ingat suatu percakapan dengan seorang kawan di lokasi KKN saya dulu, sebut saja namanya Agus. Agus ngotot bahwa belajar filsafat itu tidak ada gunanya, karena Islam tidak mengajarkannya. Maka saya bertanya, “Lalu misalnya kamu ingin mengislamkan seorang atheis, caramu membantah pandangan-pandangannya gimana, Gus? Mau pakai penjelasan seperti apa sehingga kamu bisa meyakinkan dia bahwa atheisme itu salah, dan Islam itu benar?”

Lha ya aku tinggal bilang saja kalau Alquran sudah dengan jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Itu tidak terbantahkan lagi.”

Saya melongo. Seorang atheis didebat dengan menggunakan kitab suci, sementara kitab suci itu tidak dia percayai sama sekali? Tentu saya memilih diam dan tidak melanjutkan perdebatan dengan koordinator pondokan KKN saya itu.

Nah, kurang lebih nalar komunikasi seperti Agus itulah yang tanpa sadar sering berjalan di otak kita. Nalar tulalit.

Oh iya, ngomong-ngomong, anak muda zaman sekarang apa ya masih ada yang paham dengan istilah ‘tulalit”? Itu istilah yang lahir dari peradaban wartel dan telepon rumah. Ketika saya googling tadi, pencarian dengan kata kunci ‘tulalit’ cuma menghasilkan lagu Cinta Laura yang diluncurkan 15 tahun silam, dan novel lawas Putu Wijaya dengan judul yang sama. Jadul sekali, ya?

Jangan-jangan dari tadi istilah tulalit yang saya pakai malah memunculkan varian tulalit yang lain lagi? Aduh.. (LA/nas/op/detik/AK)

Iqbal Aji Daryono praktisi media sosial

Manfaat dan Bahaya Konservatisme Agama

Posted on Updated on

LAPORANAKTUAL.com – Konservatisme agama, dalam hal ini Islam, hari-hari ini menjadi sumber optimisme sekaligus kecemasan. Maraknya pengajian di perkantoran, penggunaan busana muslim, bertambahnya jamaah haji dan umroh dipercaya sebagai bukti meningkatnya ibadah masyarakat. Ibadah, ritual menyembah Sang Pencipta, diyakini merupakan sumber kebajikan: menumbuhkan kesabaran, kepekaan sosial dan keinginan untuk berbuat baik kepada sesama.

Read the rest of this entry »

HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya

Posted on Updated on

HTI 2.jpg
Kamis, 20 Juli 2017

Laporanaktual.com.  Pemerintah menganggap ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

“Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2017).

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri,” lanjut Freddy.

Sementara itu, faktanya, HTI mengusung gerakan khilafah sebagai visi mereka. Namun, mereka membantah anti-Pancasila.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya menyatakan bahwa semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

Pemerintah kemudian mengkaji soal badan hukum HTI berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh ormas HTI.

“Dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” kata Freddy.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

Kemenkumham mencabut surat keputusan penerbitan itu dengan nomor surat AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

“Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” tutur Wiranto ketika itu.

Uji materi

HTI sudah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Selasa (18/7/2017) sore, dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menjelaskan, melalui gugatan tersebut pihaknya bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir.

Selain itu, lanjut Yusril, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain langkah uji materi, HTI dan sejumlah ormas Islam lain melobi fraksi di DPR agar menolak Perppu tersebut menjadi UU.

Draf perppu sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Selanjutnya, akan dibahas oleh 10 fraksi, apakah diterima atau ditolak menjadi UU.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang dengan Perppu Ormas.

Wiranto menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.