Sejarawan: Film G 30 S/PKI Itu Alat Propaganda Orde Baru, Bukan Film Sejarah

Posted on

Film G 30 SPKI Itu Alat Propaganda Orde Baru, Bukan Film Sejarah.jpg

LAPORANAKTUAL.com, JAKARTA – Sejarawan Bonnie Triyana menanggapi rencana TNI Angkatan Darat untuk menggelar acara nonton bareng film tersebut untuk lingkungan internal mereka. Film tersebut pertama kali beredar pada 1984 dan pernah menjadi tontotan wajib bagi seluruh pelajar di Indonesia. Film itu lalu diputar setiap 30 September di televisi, dan baru dihentikan di era reformasi.

Bonnie menilai Film G 30 S/ PKI bukan film sejarah. Sebab sejumlah adegan dalam film arahan Sutradara Arifin C Noer itu tak sesuai dengan fakta sejarah.

“Di beberapa adegan tidak faktual. Ada beberapa ketidaksesuaian dengan peristiwa sejarah,” kata Bonnie yang tengah berada di Belanda saat dihubungi, Jumat (15/9/2017) malam.

Bonnie mencontohkan adegan yang dianggap tak faktual antara lain adegan tujuh jenderal yang disika di daerah Lubang Buaya. Film itu menggambarkan penyiksaan oleh Gerwani. Namun hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter menunjukkan bahwa tidak ada penyiksaan berupa pencungkilan mata, penyiletan, hingga pemotongan alat kelamin.

Tim visum terdiri dari dr. Lim Joe Thay, dr. Brigjen Roebiono Kertopati (perwira tinggi yang diperbantukan di RSP Angkatan Darat), dr. Kolonel Frans Pattiasina (perwira kesehatan RSP Angkatan Darat), dr. Sutomo Tjokronegoro (ahli Ilmu Urai Sakit Dalam dan ahli Kedokteran Kehakiman dan profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), dan dr. Liau Yan Siang (lektor dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman FK UI)

Indonesianis dari Cornell University, Benedict Anderson, mengungkapkan hasil visum ini dalam artikelnya, How did the General Dies? di jurnal Indonesia edisi April 1987. Merujuk hasil visum, enam jenderal tewas karena luka tembak, dan Jenderal MT Haryono tewas karena luka tusukan senjata tajam.

“Itu film propaganda Orde Baru, bukan film sejarah,” kata Bonnie tegas.

Daripada memutar film tersebut, ia menyarankan agar dibuat film baru yang otentik nilai kesejarahannya. Untuk menggarap hal itu diperlukan diskusi dengan para ahli agar tidak terjebak menjadi indoktrinasi atau alat propaganda.

“Sebaiknya film sejarah didiskusikan bukan diberikan sebagai doktrin. Siapapun boleh membuat film, yang penting diskusi, bukan main paksa nonton seperti propaganda dan doktrin,” tutupnya. (LA/nas/sn/detik/AK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s